IndonesiaBuzz: Jakarta, 9 Februari 2026 – Ketua Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum terhadap hakim dan jurusita Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan melalui Juru Bicara MA, Yanto, pada konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/26).
Menurut Yanto, pimpinan MA memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memproses dan mengungkap dugaan korupsi di lingkungan PN Depok, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Walaupun terdapat ketentuan yang mensyaratkan izin Ketua MA dalam penangkapan dan penahanan terhadap hakim, Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana,” ujar Yanto.
Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mewajibkan izin Ketua MA untuk penangkapan dan penahanan hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95, 98, dan 101. Yanto menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak akan digunakan sebagai penghalang penegakan hukum.
Terkait kasus di PN Depok, Ketua MA telah menandatangani izin penahanan hakim segera setelah permohonan diajukan oleh penyidik KPK. Menurut Yanto, langkah ini mencerminkan komitmen MA dalam menjaga kehormatan dan marwah lembaga peradilan.
“Sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan atau advokasi kepada yang bersangkutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Yanto menegaskan pimpinan MA tidak lagi memberikan toleransi terhadap praktik pelayanan pengadilan yang bersifat transaksional. Setiap hakim maupun aparatur peradilan yang terbukti terlibat korupsi akan menghadapi sanksi tegas.
“Tidak ada tempat lagi bagi aparatur penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung yang masih melakukan praktik transaksional. Pilihannya hanya dua: dipecat dan dipenjarakan,” kata Yanto.
Selain itu, MA akan menghentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring OTT. Khusus hakim, MA akan mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa MA berkomitmen menegakkan integritas dan transparansi dalam sistem peradilan. @yudi
