IndonesiaBuzz: Surakarta, 10 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hingga Selasa (10/11/2026), belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugas tugasnya sebagaimana mestinya.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyusul mencuatnya kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
“Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” kata Yusril.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan pencalonan Gibran tidak secara otomatis menggugurkan statusnya sebagai Wakil Presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” tegasnya.
Yusril juga memastikan bahwa belum ada kekosongan jabatan Wakil Presiden akibat putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
“Tidak,” ujarnya ketika ditanya apakah putusan MK dan MA secara otomatis menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Yusril Nilai Putusan MA Serius, Gibran Dihadapkan pada Pilihan Politik dan Konstitusional
Meski menegaskan status Gibran masih sah menjabat, Yusril menilai putusan MA perlu dicermati secara serius karena memuat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan persoalan demokrasi dan ketatanegaraan.
Ia menilai perkembangan tersebut menghadirkan situasi yang perlu disikapi melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Yusril bahkan menyebut terdapat kemungkinan pilihan antara pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian melalui mekanisme yang berlaku.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, polemik tersebut berkaitan dengan putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan pencabutannya.
Yusril Jelaskan Mekanisme Pengunduran Diri, MPR Pilih Wapres Pengganti
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan lisan. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus ditempuh, termasuk penyampaian surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, apabila Gibran benar benar memutuskan mundur, ia harus menyampaikan pernyataan tertulis pengunduran diri kepada MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kondisi kekosongan jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Yusril menjelaskan, pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat dari Presiden yang berisi pengajuan dua calon tersebut.
Mekanisme tersebut merupakan prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
Meski demikian, Yusril meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan arah perkembangan politik terkait posisi Gibran. Menurutnya, kepastian mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun langkah selanjutnya masih harus menunggu perkembangan dalam beberapa hari ke depan.
“Jadi kita tunggulah perkembangan hari hari berikutnya apa yang akan terjadi,” pungkasnya.
Dengan demikian, hingga adanya pengunduran diri resmi atau keputusan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional, Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. @yudi
