IndonesiaBuzz : Madiun, 3 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menerima kepulangan enam Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madiun yang dipulangkan dari Guinea, Afrika Tengah, usai menjadi korban dugaan praktik perdagangan manusia.
Prosesi penerimaan berlangsung di Ruang Rapat Praja Mukti, Puspem Caruban, pada Rabu (3/9/2025).
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyambut langsung para PMI yang mayoritas berasal dari Kecamatan Saradan. Pemkab juga memberikan bantuan paket sembako sebagai bentuk kepedulian awal.
“Kami prihatin atas apa yang dialami saudara-saudara kita ini. Pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk upaya penagihan gaji yang belum dibayar,” ujar Wakil Bupati.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kamerun dan Guinea Ekuatorial menjelaskan bahwa proses pemulangan tidak mudah.
Para PMI awalnya bekerja di perusahaan kayu milik investor asal China, namun tanpa kontrak resmi dan gaji selama tujuh bulan tidak dibayarkan.
Sekretaris Kedua KBRI Yaounde, Anindita Aji Pratama, menambahkan tim diplomatik sempat menghadapi hambatan serius.
“Tim KBRI bahkan sempat dilarang melintasi perbatasan Guinea Ekuatorial sebelum akhirnya berhasil masuk lewat negosiasi diplomatik selama dua hari,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh biaya kepulangan—mulai dari visa, akomodasi, konsumsi hingga tiket pesawat—ditanggung bersama oleh KBRI, BP2MI, serta Pemkab Madiun dan Magetan.
Salah satu PMI asal Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, bernama Eko, mengungkapkan pahitnya pengalaman selama bekerja di Guinea.
“Setelah sampai sana ternyata tidak ada kontrak kerja, tidak ada izin tinggal. Gaji pun tidak sesuai. Awalnya dijanjikan 1.500 USD, tapi hanya diberi 1.000 USD, bahkan kadang cuma 500 USD kalau tidak ada pekerjaan,” ujarnya.
Meski kebutuhan pokok dan tempat tinggal disediakan, Eko menyebut fasilitas yang diberikan sering tidak mencukupi.
Ia berpesan agar calon PMI lebih berhati-hati menerima tawaran kerja di luar negeri.
“Kita harus betul-betul tahu perusahaan di sana, bagus atau tidak. Yang pasti harus ada kontrak kerja dan izin tinggal, supaya tidak sengsara,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan KBRI Yaounde, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Kepala BP2MI, Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto, serta jajaran camat dan lurah asal daerah PMI.
Pemkab Madiun menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan lanjutan, termasuk layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta advokasi penagihan gaji yang belum dibayarkan. (Arn/Tim)
