IndonesiaBuzz: Madiun, 29 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan diserahkan dalam acara resmi yang berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (27/5/25).
Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun H. Purnomo Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, dan Sekretaris Daerah Tontro Pahlawanto.
Dalam sambutannya, Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dengan standar akuntansi pemerintahan yang ketat.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami berharap Pemerintah Daerah tetap serius menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Oleh karena itu, opini yang diberikan mencerminkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, BPK juga memberikan opini WTP kepada 13 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Lumajang, Magetan, Trenggalek, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Tulungagung, serta Kota Malang dan Kota Pasuruan.
Dengan torehan WTP ke-12 ini, Kabupaten Madiun membuktikan konsistensinya dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
