IndonesiaBuzz: Semarang, 12 April 2025 – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus mempercepat pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng sebagai dapur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu (12/4/2025), Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Tim Percepatan MBG untuk memetakan aset-aset yang dapat difungsikan sebagai dapur penyedia makanan bergizi.
“Hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 21 aset Pemprov dan satu aset milik BUMD yang berpotensi dimanfaatkan. Ini meliputi 12 bangunan dan 7 bidang tanah,” ujar Luthfi di hadapan jajaran instansi terkait.
Selain itu, sebanyak 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah yang memiliki fasilitas tata boga, kantin tipe A, atau layanan katering bersertifikasi BPOM juga sedang dipertimbangkan untuk bergabung dalam skema dapur program MBG. Saat ini, tujuh satuan pendidikan sudah masuk dalam daftar usulan dapur SPPG.
Pemerintah Provinsi Jateng juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI dan Polri yang telah memiliki infrastruktur dapur serupa. Hal ini dilakukan demi memastikan sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG.
“Ke depan, kita bentuk Tim MBG hingga ke tingkat kabupaten. Lalu, kita satukan koordinasi lintas stakeholder untuk menyukseskan program ini,” tegas Luthfi.
Dukungan dari sektor swasta juga mulai diperkuat. Pemprov Jateng menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) melalui kerja sama yang tengah disiapkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).
“Kami sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP APJI beserta jajarannya. Mereka menyatakan siap berperan dalam program MBG ini,” tambahnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Luthfi menunjuk Wakil Gubernur Taj Yasin sebagai Ketua Tim Percepatan MBG Jawa Tengah. Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto, ditunjuk sebagai sekretaris tim.
Tim ini akan bertugas mengonsolidasikan pelaksanaan MBG hingga ke level kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah.
