IndonesiaBuzz: Medan, 7 Oktober 2024 – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa keputusan terkait pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan kewenangan strategis Megawati.
“Keputusan strategis adalah kewenangan Ibu Ketua Umum,” ujar Hasto dalam keterangannya kepada wartawan seusai membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatra Utara di Medan, Minggu (6/10/2024).
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan memiliki semangat persahabatan yang kuat dengan tujuan bersama membangun bangsa, terutama dalam konteks pemerintahan Prabowo.
“Kami membangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri. Persoalan seperti ketahanan pangan, penurunan deflasi, serta daya beli kelas menengah yang melemah perlu menjadi perhatian kabinet Pak Prabowo,” jelas Hasto, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Hasto juga menyatakan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo adalah langkah positif, mengingat sejarah panjang kerja sama di antara keduanya, termasuk saat mereka berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009.
“Pertemuan itu sangat baik. Tidak ada masalah antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2009, platform partai kami sejalan, khususnya terkait kedaulatan petani, ekonomi, dan energi,” kata Hasto.
Hasto juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam demokrasi, dengan menyebutkan bahwa PDIP tetap memerlukan kritik yang membangun. Namun, ia memastikan bahwa PDIP akan selalu mendahulukan kepentingan bangsa.
Saat ditanya soal waktu pertemuan tersebut, Hasto menyebut bahwa komunikasi politik sedang berjalan secara intensif.
“Partai sedang dalam langkah konsolidasi. Ada koneksi psikologis dan historis di antara kami,” tambah Hasto.
Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet Prabowo, Hasto menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden terpilih. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih menteri.
“Kami hormati keputusan itu, karena penunjukan menteri adalah prerogatif presiden. Mengingat tantangan ke depan, kami berharap kabinet yang terbentuk adalah kabinet profesional, kabinet zaken, yang mampu menjawab tantangan masa depan,” tutupnya.
