IndonesiaBuzz: Politik & Pemerintahan – PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggung jawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap Presiden Joko Widodo mestinya mempertanggung jawabkan kebijakannya pada rakyat daripada meminta maaf.
Ia kemudian mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan impor 5,15 juta ton beras tahun ini.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis dikutip dari kompas, Minggu (4/8/2024).
Ia menganggap, selama ini pemerintah tidak benar-benar terbuka dengan data impor beras. Hal-hal itu membuat PDI-P kerap mengkritisi langkah untuk terus melakukan impor.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” terangnya
