Oleh: KPA. Hari Andri Winarso Wartonagoro
Wakil Direktur Utama PT Sunan Nusantara Media, Jurnalis
IndonesiaBuzz: Opini – 80 Tahun Proklamasi Indonesia. 80 tahun sudah Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Dari pidato Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga perayaan hari ini, bangsa ini kerap menegaskan diri sebagai negara berdaulat. Namun pertanyaan yang layak diajukan: apakah kemerdekaan politik yang diperoleh dari penjajah juga diikuti dengan kemerdekaan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat?
Gedung pencakar langit di Jakarta mungkin menjawab “ya”, tetapi jalan berlumpur di Papua dan desa-desa miskin di NTT memberi jawaban “belum tentu.” Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2024, masih ada 25,22 juta orang miskin (9,03% penduduk) . Meski jauh menurun dari sekitar 40% tahun 1976 , angka itu menunjukkan janji kesejahteraan merata masih sebatas impian bagi jutaan rakyat.
Dari Kemiskinan Massal ke Kesenjangan yang Melebar
Era Orde Baru (1967–1998) sering disebut masa “keemasan” pengentasan kemiskinan. Melalui Revolusi Hijau, pembangunan SD Inpres, hingga Puskesmas, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari ~40% (1976) menjadi hanya 11% (1996) . Namun, keberhasilan ini tidak berarti Indonesia sepenuhnya lepas dari ketimpangan.
Pasca krisis Asia 1998, kemiskinan melonjak lagi ke 19,9% . Pada dekade 2000-an, ekonomi tumbuh stabil sekitar 5% per tahun, tetapi rasio Gini—indikator ketimpangan—naik cepat dari 0,30-an menjadi 0,41 pada 2011-2015 . Bank Dunia mencatat hanya kelompok 20% terkaya yang paling menikmati buah pertumbuhan . Dengan kata lain, pertumbuhan tanpa pemerataan menjadi wajah Indonesia pascareformasi.
Jurang Desa-Kota, Jawa-Luar Jawa
Ketimpangan geografis masih jadi luka lama. Di desa, kemiskinan hampir dua kali lipat dibanding kota: 14% vs. 7% (2016) . Di Papua Pegunungan, lebih dari 32% penduduk hidup miskin pada 2024, sementara di Jakarta hanya 4% .
Lebih ironis lagi, meski kaya sumber daya alam, kawasan timur masih tertinggal. Jawa menyumbang 58-60% PDB nasional , sementara sebagian besar provinsi di luar Jawa masih berjuang dengan infrastruktur minim, akses pendidikan rendah, dan layanan kesehatan terbatas. Migrasi ke kota jadi strategi bertahan, meski sering berakhir di pemukiman kumuh perkotaan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Mobilitas yang Tertahan
Kemajuan ada, tetapi belum merata. Rata-rata lama sekolah kini delapan tahun, namun di daerah tertinggal hanya tujuh tahun . Masih ada 4,1 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah .
Di sektor kesehatan, hanya 80 dari 514 kabupaten/kota yang punya layanan spesialis lengkap . Dokter spesialis menumpuk di kota besar, sementara puskesmas di Papua atau NTT kerap kosong. Tak heran, angka kematian bayi dan stunting lebih tinggi di keluarga miskin.
Kesenjangan di Dunia Kerja
Pasar kerja pun memperlihatkan ketimpangan baru. Meski pengangguran terbuka turun ke 4,76% pada 2025 , mayoritas pekerja (59%) masih berada di sektor informal .
Upah rata-rata buruh Februari 2025 tercatat Rp 3,09 juta/bulan . Tetapi pekerja tambang bisa membawa pulang Rp 5 juta, sementara pekerja sektor jasa lain hanya Rp 1,8 juta .
Ketimpangan juga bersifat gender. Riset UN Women mencatat perempuan Indonesia berpenghasilan rata-rata 23% lebih rendah dari laki-laki . Ironisnya, pendidikan tinggi belum otomatis menutup jurang upah ini.
Janji dan Realitas Kebijakan
Sejak Orde Baru dengan trilogi pembangunan, reformasi dengan otonomi daerah, hingga Jokowi dengan Dana Desa dan Bansos, semua rezim menjanjikan pemerataan. Namun, hasilnya belum konsisten.
Bansos seperti Program Keluarga Harapan memang membantu menahan laju ketimpangan . Namun, redistribusi aset seperti reforma agraria berjalan lambat. Reformasi pajak progresif pun belum optimal, sehingga beban pembangunan lebih banyak ditanggung kelas menengah.
UU Cipta Kerja (2020) ditujukan menciptakan lapangan kerja , tapi juga dikritik karena berpotensi melemahkan perlindungan buruh . Pertanyaan kritisnya: apakah kita ingin sekadar tumbuh cepat, atau tumbuh merata?
Benarkah Kita Sudah Merdeka?
Delapan dekade setelah proklamasi, Indonesia jelas sudah lepas dari kolonialisme klasik. Tetapi penjajahan baru berbentuk kesenjangan masih nyata: akses pendidikan yang timpang, layanan kesehatan yang tidak setara, pekerjaan layak yang terbatas, dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite.
Jika Proklamasi 1945 adalah janji, maka 80 tahun kemudian janji itu masih berutang pada sebagian rakyat. Merdeka politik sudah, merdeka sosial-ekonomi masih separuh jalan. @indonesiabuzz
