IndonesiaBuzz: Sukoharjo, 20 Juni 2025 – Wacana pembentukan Provinsi Surakarta kembali mencuat saat anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, melakukan kunjungan reses ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Jumat (20/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Toha mengemukakan bahwa usulan pembentukan Provinsi Surakarta bukan dalam kerangka daerah istimewa, melainkan murni sebagai provinsi administratif berdasarkan pendekatan pelayanan publik.
Toha tiba di kantor Bawaslu Sukoharjo sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut langsung oleh para komisioner serta jajaran staf. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, ia menyatakan bahwa tujuan utama kunjungannya adalah menyerap aspirasi dan masukan dari penyelenggara pemilu di daerah.
“Saya ingin tahu seperti apa potret demokrasi kita di daerah, termasuk potensi pembentukan Provinsi Surakarta. Ini bukan Daerah Istimewa Surakarta, tapi Provinsi Surakarta dengan pendekatan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut politikus yang juga mantan Wakil Bupati Sukoharjo itu, sejumlah faktor menjadi dasar dalam pembentukan provinsi baru, antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, serta kedekatan layanan administrasi kepada masyarakat. Ia mencontohkan pemekaran provinsi di Papua yang dilakukan demi mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya pemekaran, masyarakat bisa lebih cepat mengurus keperluannya. Birokrasi jadi lebih sistematis, dan ruang inovasi daerah menjadi lebih terbuka,” jelas Toha.
Ia juga menambahkan bahwa jika wacana ini bergulir lebih lanjut, wilayah yang diproyeksikan masuk dalam cakupan Provinsi Surakarta meliputi tujuh kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta, namun tidak menutup kemungkinan wilayah terdekat lain turut bergabung.
Meski demikian, Toha mengungkapkan bahwa wacana pembentukan Provinsi Surakarta sejauh ini belum pernah dibahas secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau pembahasan tentang Daerah Istimewa mungkin pernah, karena ada usulan dari pihak Keraton. Tapi untuk Provinsi Surakarta, sejauh ini belum pernah diajukan secara resmi,” tegasnya.
