IndonesiaBuzz: Historia – Dua puluh lima tahun pasca-Kemerdekaan, Indonesia masih didera perpecahan politik. Soekarno lalu meramu ide NASAKOM: Nasionalisme, Agama, Komunisme, sebagai upaya “merajut” semua aliran besar.
Gagasan ini mulai muncul Februari 1956 ketika Bung Karno mengkritik demokrasi parlementer yang dianggap kacau dan kapitalis. Ia mengusulkan kabinet “gotong-royong” yang mewakili ketiga pilar itu.
Melalui dukungan militer, Sukarno menegaskan Demokrasi Terpimpin dan berjanji menyertakan semua faksi penting, termasuk PKI, dalam pemerintahan.
Demokrasi Terpimpin dan Penerapan NASAKOM
Lima Juli 1959, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno resmi mempraktikkan Demokrasi Terpimpin dengan NASAKOM sebagai ideologi negara. Ketika itu Pancasila dan UUD 1945 tetap dijunjung, tapi sehari-hari politik didorong oleh “tiga pilar” tersebut. Soekarno bahkan menegaskan bahwa siapa pun yang setuju pada Pancasila dan UUD 1945 harus menyetujui NASAKOM.
Di tangan Soekarno, PKI diangkat ke posisi tinggi: Ketua PKI DN Aidit menjadi Wakil Ketua MPRS dan partainya memperoleh 17–25% kursi DPR Gotong Royong. Semua media dan institusi disulap menjadi “alat revolusi” untuk menyosialisasikan NASAKOM.
Namun praktik NASAKOM segera menimbulkan reaksi keras. Pencampuran unsur berseberangan itu memang awalnya tampak kompromistis, tetapi sejatinya sarat kepentingan masing-masing golongan.
Sebagai manifesto politik, Manipol/USDEK yang memuat nilai-nilai Demokrasi Terpimpin pun disahkan bersama NASAKOM pada sidang MPRS 1960, menunjukkan seberapa jauh Soekarno mencoba melegitimasi gagasannya secara resmi.
Tanggapan Golongan Nasionalis
Di kalangan nasionalis, tanggapan beragam. Partai Nasional Indonesia (PNI), mesin politik Soekarno sendiri, awalnya mendukung gagasan ini. Setelah Soekarno kembali dari Tiongkok akhir 1956, PNI termasuk yang menyambut program konsepsi baru itu, sedangkan Partai Islam terbesar (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia menolaknya.
PNI bahkan diberi tugas membentuk kabinet gotong royong pada 1957. Namun, dinamika sesungguhnya rumit. Sebagian besar kekuatan tentara (TNI-AD) mulai merasa kuatir. Pada tahun 1957, Panglima Angkatan Darat Nasution memberlakukan darurat militer, dan ABRI giat membentuk kelompok fungsional sendiri untuk memperkuat posisi korpsnya. Militer juga mengekang kegiatan PKI dan tokoh politik yang dianggap korupsi.
Keberpihakan Soekarno pada PKI membuat aparat TNI-AD merasa terancam; dalam waktu singkat timbul persaingan antara tentara dan komunis. Faktanya, Aliansi TNI-AD dengan mantan aktivis Masyumi dan PSI mulai terbentuk di akhir 1960-an, meredam dominasi Soekarno di Pemerintahan Besar Revolusi.
Tanggapan Kelompok Agama
Di pihak agama, dukungan pun tak seragam. Nahdlatul Ulama (NU) memilih ikut dalam aliran NASAKOM, dengan alasan menjaga moderasi nasional. Ulama NU seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah bergabung dalam Dewan Pertimbangan Agung agar bisa mengimbangi dominasi PKI dari dalam sistem.
Pilihan NU ini memicu kontroversi: NU dituduh oportunis bahkan dicemooh sebagai “Kiai NASAKOM” oleh kalangan Islam konservatif. Sementara itu Partai Masyumi – poros Islam modern – menolak keras NASAKOM. Masyumi menolak bergabung dengan kabinet gotong royong dan terus kritis terhadap PKI.
Akhirnya Soekarno membubarkan Masyumi (dan juga PSI) pada 1960 dengan dalih telah menyimpang dari “garis Nasakom” yang diinginkan pemerintah. Dengan bubarnya Masyumi, kekuatan politik berbasis Islam merosot drastis.
Peran PKI dan Golongan Komunis
Partai Komunis Indonesia malah mendapat keuntungan terbesar. Gagasan Nasakom memberi mereka penerimaan resmi di pemerintahan. Dalam lima tahun, PKI tumbuh menjadi kekuatan politik utama. Dari perkiraan 165 ribu anggota pada 1954, jumlahnya melonjak menjadi jutaan menjelang 1960-an.
Kepemimpinan Soekarno bersimpati pada PKI: semakin banyak kader PKI diangkat dalam struktur negara, dan Aidit bertetangga erat dengan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) baru yang dibentuk 1960 dipenuhi fungsionaris PKI, diperkirakan menguasai sekitar 17–25% kursi.
NASAKOM memang disosialisasikan sebagai bentuk implementasi Pancasila, namun di balik itu PKI merasa terlindungi penuh oleh Soekarno.
Pertarungan Ideologi dan Krisis Akhir NASAKOM
Alih-alih menyatukan, NASAKOM justru memperuncing ketegangan antar golongan. Kepentingan nasionalis, Islam, dan komunis yang bertolak belakang memicu kecurigaan timbal balik. Golongan Islam takut ideologi komunis meniadakan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara militer curiga PKI hendak merebut kekuasaan.
Konflik mulai meletus: rentetan aksi kekerasan terjadi antara kader PKI dan pendukung NU maupun tokoh PNI selama awal 1960-an. Perlawanan militer terhadap dominasi komunisme kian keras di tengah krisis ekonomi dan konfrontasi Malaysia.
Di ujung 1965, ketidakseimbangan kekuatan NASAKOM memuncak. PKI dipandang terlalu berkuasa, militer merasa terpojok. Gesekan akhirnya berujung tragedi 30 September 1965. Gerakan tersebut menewaskan para jenderal AD dan mengguncang tatanan politik.
Pasca-G30S, reputasi Soekarno dan NASAKOM hancur. Nasakom dituduh sebagai dalang tragedi; kepercayaan publik kepada Soekarno runtuh. Militer lalu mengambil alih kendali, Soeharto mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966, dan Orde Lama berakhir.
Era NASAKOM pun kandas: gagasan yang digadang sebagai simbol persatuan justru berakhir “berstatus biang kerok” pembuka jalan bagi tragedi dan kejatuhan Soekarno.
Nasakom meninggalkan pelajaran pahit bagi politik Indonesia. Di satu sisi ini menunjukkan betapa Soekarno berusaha merangkul perbedaan ideologi dalam kerangka Pancasila. Namun di sisi lain, kegagalannya mengimbangi kekuatan masing-masing golongan memperlihatkan sejauh mana kompromi politik bisa rapuh jika realitas di lapangan diabaikan.
Mimpi persatuan tiga pilar NASAKOM hanyalah ilusi di tengah kenyataan konflik ideologis yang justru terus mengemuka hingga krisis 1965. @indonesiabuzz
