IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, membantah terlibat dalam praktik dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya. Di hadapan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Silmy justru mengklaim telah berupaya menghentikan praktik pungutan liar yang disebut sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi.
Silmy menjelaskan, praktik pembayaran biaya tambahan atau pungutan di luar ketentuan dalam pengurusan izin tinggal WNA telah berlangsung sejak sebelum 2018. Sementara itu, dirinya baru menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.
Ia menegaskan, berbagai kebijakan yang diterapkannya justru ditujukan untuk memutus praktik tersebut, salah satunya melalui digitalisasi layanan keimigrasian.
“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024,” kata Silmy di sela sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Silmy juga membantah tudingan bahwa dirinya terlibat atau memerintahkan praktik pemerasan tersebut. Ia menilai kebijakan yang diambil selama menjabat justru bertujuan mencegah terjadinya pungutan ilegal dalam pelayanan keimigrasian.
“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” lanjutnya.
Silmy Klaim Digitalisasi Molina untuk Menghapus Praktik Pungli
Dalam keterangannya, Silmy menyebut penerapan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) menjadi salah satu langkah untuk membenahi sistem pelayanan izin tinggal WNA.
Melalui sistem digital tersebut, pemohon diharapkan tidak lagi harus berhadapan langsung dengan petugas dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian. Dengan demikian, peluang terjadinya transaksi di luar ketentuan dapat diminimalkan.
Silmy juga menyinggung penerbitan Surat Edaran pada 2024 sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik pungutan tambahan yang disebut telah berlangsung sebelumnya.
Ia bahkan mempertanyakan proses operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi awal perkara dan menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi.
“Kembali lagi ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT nya, supaya masyarakat tahu. Dan kemudian ujungnya, menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut merupakan bantahan Silmy terhadap dakwaan yang tengah dihadapi. Kebenaran klaim tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembuktian yang harus diuji melalui persidangan.
Saksi Akui Kumpulkan Uang ‘Klik’ Sejak 2018 hingga 2025
Dalam sidang pembuktian yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026), anggota Tim Izin Tinggal Tetap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yohannes Sri Windarto, memberikan kesaksian mengenai praktik pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian.
Di hadapan majelis hakim, Yohannes mengaku menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari pemohon sejak 2018 hingga 2025. Uang tersebut dikenal dengan istilah “uang klik” atau “uang loket”.
Keterangan saksi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengumpulan uang tambahan dalam pelayanan izin tinggal WNA.
Kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir, menilai kesaksian Yohannes justru memperlihatkan bahwa praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan tindakan pemaksaan yang diperintahkan kliennya.
Menurut Dodi, keterangan saksi semakin memperkuat argumentasi bahwa Silmy tidak terlibat dalam praktik yang didakwakan kepadanya.
“Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi.
Dodi juga menjelaskan bahwa setelah Silmy menjabat Dirjen Imigrasi, diterbitkan kebijakan yang mengarahkan seluruh proses pengurusan izin keimigrasian melalui aplikasi.
Melalui Molina, pemohon cukup mengunggah dokumen dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Proses pengajuan kemudian diproses melalui sistem dengan jangka waktu paling lama lima hari.
“Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada,” kata Dodi.
Didakwa Terima Rp1,2 Miliar dan Gratifikasi Rp33,8 Miliar
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Silmy Karim melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan total mencapai Rp168,9 miliar.
Jaksa menyebut praktik tersebut dilakukan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui pembagian peran yang saling berkaitan.
Dalam dakwaan, Silmy disebut menerima keuntungan pribadi sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, sejumlah pejabat lain juga diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, yakni:
- Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta.
- Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra sebesar Rp6,53 miliar.
- Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2,88 miliar.
- Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo sebesar Rp4,24 miliar.
- Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi sebesar Rp16,30 miliar.
- Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah sebesar Rp50,96 miliar.
Jaksa mendalilkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menyalahgunakan kewenangan Silmy saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain dakwaan pemerasan, JPU KPK juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar.
Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai sekitar Rp31,3 miliar.
Dengan demikian, persidangan perkara ini tidak hanya menguji dugaan aliran uang dalam pengurusan izin tinggal WNA, tetapi juga menelusuri mekanisme pengumpulan dana, pembagian keuntungan, serta pertanggungjawaban masing masing pihak yang didakwa.
Pembuktian terhadap seluruh dakwaan kini bergantung pada keterangan saksi, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan. Sementara itu, Silmy tetap membantah keterlibatannya dan menyatakan kebijakan digitalisasi yang diterapkannya justru ditujukan untuk menghentikan praktik pungutan liar di lingkungan keimigrasian. @yudi







