IndonesiaBuzz: Bali, 7 Juni 2026 – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/26), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Kunjungan tersebut menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan berasrama yang dirancang untuk menjangkau anak-anak putus sekolah, belum pernah mengenyam pendidikan, hingga mereka yang berisiko tinggi meninggalkan bangku sekolah akibat faktor ekonomi dan sosial.
Presiden Prabowo yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tiba di SRMP 17 Tabanan sekitar pukul 11.40 WITA. Kedatangannya disambut Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta jajaran pengelola sekolah. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan yel-yel dan pertunjukan tari kecak yang dibawakan para siswa kelas IX.
Usai penyambutan, Presiden menyempatkan diri berdialog dengan calon siswa tahun ajaran 2026/2027 beserta orang tua mereka. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar langsung kondisi calon peserta didik yang akan bergabung dalam program Sekolah Rakyat.
SRMP 17 Tabanan sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2025 dan berlokasi di kawasan Sentra Mahatmiya milik Kementerian Sosial. Sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pembelajaran modern, mulai dari ruang kelas dengan komputer dan layar digital, perpustakaan, dapur umum, hingga asrama yang menunjang proses pendidikan berbasis tinggal bersama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi bagi anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal. Melalui pendekatan pembelajaran khusus, siswa diberikan kesempatan mengejar ketertinggalan pendidikan sehingga dapat kembali mengikuti jenjang pendidikan sesuai usianya.
“Di sini jumlah siswa ada 74 orang,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.
Menurutnya, para siswa yang diterima di SRMP 17 Tabanan berasal dari berbagai latar belakang kerentanan sosial, mulai dari anak putus sekolah, anak yang belum pernah bersekolah, keluarga miskin, hingga mereka yang berpotensi menghentikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, Kepala SRMP 17 Tabanan I Putu Jaya menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan berlapis untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Ia menerangkan bahwa calon siswa terlebih dahulu diidentifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing daerah. Setelah itu dilakukan verifikasi lapangan atau ground check guna memastikan kondisi sosial-ekonomi calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
“Dilakukan ground check apakah sudah benar-benar memenuhi syarat atau tidak, kemudian memastikan mereka bersedia mengikuti program. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, barulah diterima di Sekolah Rakyat,” jelas Putu.
Lebih lanjut, Putu mengungkapkan bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai petani, buruh harian, dan pekerja sektor informal lainnya dengan pendapatan terbatas.
“Yang jelas mereka berasal dari desil 1 dan desil 2,” katanya.
Kehadiran Presiden Prabowo di SRMP 17 Tabanan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan sebagai instrumen utama memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga menyediakan lingkungan belajar yang aman, fasilitas memadai, serta dukungan pembinaan karakter bagi peserta didik.
Di tengah tantangan masih tingginya angka anak putus sekolah di sejumlah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model intervensi sosial yang mampu menghadirkan kesempatan kedua bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan mobilitas sosial mereka di masa depan.
Melalui program tersebut, pemerintah menegaskan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. @yudi
