IndonesiaBuzz : Madiun, 16 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat tata kelola pendidikan melalui pembinaan kepala sekolah pada Jumat (16/10/2026) di Dinas Pendidikan.
Agenda ini membahas optimalisasi lima hari sekolah, pembentukan karakter peserta didik, serta percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 anak.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mendorong keterlibatan lintas lembaga untuk mendukung pendidikan karakter selama penerapan lima hari sekolah.
Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Agama, guru madrasah, lembaga lintas agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan, pembinaan karakter dilakukan melalui program yang disesuaikan dengan latar belakang agama peserta didik.
Gerakan Ayo Mengaji disiapkan bagi peserta didik Muslim, sedangkan pembinaan bagi peserta didik non-Muslim dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan FKUB.
“Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar saja, tetapi juga harus berkarakter. Karena itu, kami menggandeng seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Kementerian Agama hingga guru-guru Madin (Madrasah Diniyah), dan FKUB” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyiapkan perluasan pelaksanaan program pendidikan karakter tersebut. Program yang telah mulai berjalan itu direncanakan diterapkan secara masif pada semester berikutnya agar pembiasaan nilai-nilai karakter dapat berlangsung sejak dini.
Di sisi lain, penanganan ATS menjadi perhatian dalam pembinaan tersebut. Berdasarkan data terkini Dinas Pendidikan, sekitar 3.000 anak belum mengenyam pendidikan formal, sementara tim khusus telah berhasil mengembalikan 280 anak ke bangku sekolah melalui pelacakan langsung di lapangan.
Pemerintah daerah meminta seluruh kepala sekolah bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendata anak yang tidak bersekolah di wilayah masing-masing. Langkah penelusuran atau tracing itu diarahkan untuk mempercepat penanganan anak yang belum memperoleh akses pendidikan formal.
“Seluruh kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan tracing di wilayahnya. Mana saja anak yang tidak sekolah, supaya sisa dari 3.000 anak tersebut dapat segera kita atasi dan kembali mendapatkan hak pendidikannya,” pungkasnya. (@Red/Hms)
