Tuesday, November 17, 2026
POJOK MILENIAL
Indonesiabuzz.com
  • Terbaru
  • Terpopuler
  • Topik Pilihan
No Result
View All Result
Indonesiabuzz.com
No Result
View All Result
Home News

Pemerintah Siapkan Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Paling Lambat 21 November

by Yudi
November 17, 2026
Reading Time: 3 mins read
Pemerintah Siapkan Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Paling Lambat 21 November

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, (foto: Istimewa)

IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan upah minimum tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan seluruh pemerintah daerah (pemda) telah menerima panduan dan data pendukung sebagai dasar pembahasan besaran upah minimum sesuai kondisi ekonomi masing masing wilayah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah guna memastikan seluruh tahapan penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Sosialisasi pertama dilaksanakan pada 13 November 2026 dengan melibatkan para kepala dinas. Selanjutnya, pada 16 November 2026, Kemnaker berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

BeritaTerkait

Polri Ungkap Peran Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Kapolri Suyudi Bertemu Syahganda Nainggolan, Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah dan Polri

Surat edaran tersebut memuat sejumlah instrumen sebagai bahan acuan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengupahan. Di antaranya data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Yassierli menegaskan, seluruh bahan pendukung tersebut telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan sebelum batas akhir penetapan.

Tenggat Penetapan UMP 21 November dan UMK 25 November 2026

Dalam proses penetapan upah minimum 2027, pemerintah telah menetapkan sejumlah tenggat waktu yang harus dipatuhi pemerintah daerah.

Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberikan waktu lima hari setelah batas penetapan UMP.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diberikan waktu lima hari setelah tenggat penetapan UMK.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menentukan besaran upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah masing masing, berdasarkan panduan yang telah disampaikan pemerintah pusat.

Dalam mekanisme pembahasannya, Kemnaker mengandalkan peran Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga tersebut bertugas mengkaji besaran upah minimum berdasarkan data dan panduan yang tersedia, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan.

Dewan Pengupahan Libatkan Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh

Dewan Pengupahan Daerah melibatkan tiga unsur utama dalam hubungan industrial, yakni pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Keterlibatan ketiga unsur tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pembahasan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Melalui mekanisme tripartit, penentuan upah minimum diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus memperhatikan kemampuan dunia usaha.

Yassierli menambahkan, pembahasan melalui mekanisme tripartit di tingkat nasional maupun daerah hingga kini terus berjalan. Pemerintah optimistis seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Kami optimistis, waktu kemarin saat sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan. Sebenarnya untuk upah minimum kabupaten/kota masih ada beberapa hari sesudahnya,” tuturnya.

Dengan tersedianya panduan dan data pendukung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk merumuskan besaran upah minimum secara cermat dan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Penetapan upah minimum 2027 pun menjadi momentum penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemampuan pengusaha, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. @yudi

Tags: MenakerpemerintahPenetapanUMPUpah Minimum 2027
Share220SendScan

Trending

Polri Ungkap Peran Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Prabowo
News

Polri Ungkap Peran Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Prabowo

7 minutes ago
Kapolri Suyudi Bertemu Syahganda Nainggolan, Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah dan Polri
News

Kapolri Suyudi Bertemu Syahganda Nainggolan, Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah dan Polri

34 minutes ago
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Usai Sidang KKEP
News

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Usai Sidang KKEP

45 minutes ago
Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Polisi Diminta Ungkap Aktor di Balik Perkara
News

Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Polisi Diminta Ungkap Aktor di Balik Perkara

3 hours ago
Polri Jadwalkan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Pekan Depan
News

Polri Jadwalkan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Pekan Depan

3 hours ago
Indonesiabuzz.com

TERBARU

Polri Ungkap Peran Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Polri Ungkap Peran Eko Hadi Santoso dalam Kasus Penyadapan Prabowo

November 17, 2026
Kapolri Suyudi Bertemu Syahganda Nainggolan, Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah dan Polri

Kapolri Suyudi Bertemu Syahganda Nainggolan, Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah dan Polri

November 17, 2026

TERPOPULER

Chord Gitar dan Lirik Mangu – Fourtwnty ft Charita Utami

Safaruddin Desak Listyo Sigit Segera Disidang Etik terkait Kasus Penyadapan

14 Hari Operasi Zebra Semeru 2026, Delapan Pelanggaran Ini Jadi Incaran Polisi Ngawi

Prabowo Hadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Lanjut ke KTT ASEAN

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Hubungi Kami
  • Sitemap

Copyright © 2022-2023, IndonesiaBuzz.com. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Buzz
  • Halo Indonesia
  • News
    • Ekonomi & Bisnis
    • Hukum & Kriminal
    • Politik & Pemerintahan
    • Sosial Kemasyarakatan
  • Tokoh
  • Entertainment
    • Hiburan
    • Selebritis
  • Humaniora
    • Budaya
    • Historia
    • Sastra
    • Inspirasi
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Finansial
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Otomotif
    • Relationship
    • Sport
    • Teknologi
    • Wanita
  • Sudut Pandang
    • Celoteh
    • Kata Pakar
    • Opini
  • Travel & Staycation
  • Pojok Milenial
  • Foto

Copyright © 2022-2023, IndonesiaBuzz.com. All rights reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In