IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keputusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan terhadap Eko Hadi Santoso.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis KKEP juga menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela. Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh perwira tinggi Polri tersebut.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Langgar Kode Etik Kelembagaan dan Kepribadian
Dalam persidangan tersebut, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran yang menjadi dasar putusan mencakup aspek etika kelembagaan maupun etika kepribadian.
Dua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab setiap personel kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH, Eko secara administratif diberhentikan dari keanggotaan Polri. Keputusan tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan kode etik internal terhadap personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran profesi.
Sidang Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota.
Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Majelis tersebut bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan Eko Hadi Santoso.
Putusan PTDH ini menambah rangkaian penegakan kode etik di lingkungan Polri terhadap personel yang terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penjatuhan sanksi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya berjalan melalui proses hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungjawaban etik dan administratif di internal kepolisian. @yudi





