IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membantah rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada keputusan maupun rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan kawasan hutan kota menjadi lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Cak Imin menyusul polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI yang sebelumnya mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan adanya rencana pemanfaatan sebagian lahan di kawasan tersebut.
“Hari ini lagi ramai diperbincangkan isu bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di Hutan Kota UI. Perlu saya tegaskan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar,” ujar Cak Imin melalui video singkat yang diunggah di akun Threads, Rabu (18/11/2026).
Cak Imin mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, khususnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, untuk memastikan duduk persoalan mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Dari hasil koordinasi itu, ia menegaskan belum ada rencana ataupun keputusan menggunakan kawasan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mencari lahan yang tepat untuk menampung anak-anak dari wilayah Jabodetabek, terutama DKI Jakarta, agar dapat mengakses program pendidikan tersebut.
Cak Imin Tegaskan Tak Setuju Alih Fungsi Hutan Kota
Cak Imin menegaskan bahwa pencarian lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan ruang terbuka hijau, termasuk hutan kota.
Menurutnya, pemerintah memang tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Namun, proses tersebut tidak berarti pemerintah telah memutuskan menggunakan kawasan hutan kota.
“Memang kita sedang mencari lokasi lahan Sekolah Rakyat untuk menampung anak kita, anak anak kita di sekitar Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Tetapi dalam hal ini belum ada satu pun rencana untuk menggunakan hutan kota menjadi gedung,” terangnya.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan tidak akan menyetujui penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan gedung atau fasilitas tertentu.
“Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu,” tegasnya.
Gus Ipul Sebelumnya Sebut Delapan Hektare untuk Sekolah Rakyat

Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Senin (16/11/2026). Saat itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan sebagian lahan di kawasan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menyebut kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar delapan hektare disebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul, dikutip dari detikNews.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan melakukan pengecekan lokasi serta menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
“Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik, terutama terkait potensi penggunaan kawasan hijau untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
UI Klarifikasi Lahan yang Diusulkan Bukan Kawasan Hutan Kota
Menanggapi polemik tersebut, Universitas Indonesia turut memberikan klarifikasi mengenai lokasi lahan yang sebelumnya dibahas bersama pemerintah.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI.
Menurutnya, lokasi yang dibicarakan dalam pembahasan awal berada di bagian Kampus UI sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi tidak masuk ke dalam kawasan tersebut.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Klarifikasi UI tersebut memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara lahan kampus yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan kawasan hutan kota yang selama ini menjadi ruang terbuka hijau.
Pramono Sebut DKI Ajukan Dua Lokasi Alternatif

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI sebelumnya telah mengajukan dua lokasi alternatif kepada pemerintah pusat, yakni satu lokasi di Jakarta Barat dan satu lainnya di Jakarta Timur.
“Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan Pramono tersebut sekaligus memperjelas bahwa terdapat opsi lokasi lain yang telah disiapkan Pemprov DKI untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Dengan adanya penegasan dari Cak Imin, klarifikasi UI, serta pernyataan Gubernur DKI Jakarta, polemik pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI kini mengarah pada perlunya kejelasan mengenai lokasi lahan yang benar benar akan digunakan pemerintah.
Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga dituntut memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan keberadaan ruang terbuka hijau dan kelestarian lingkungan. @yudi





