IndonesiaBuzz: Surakarta, 10 November 2026 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memastikan akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, komunikasi antaranggota DPR terus berlangsung untuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional tersebut.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan dinamika pembahasan masih berjalan. Ia belum dapat memastikan apakah usulan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
“Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saat ditanya kemungkinan pengajuan HMP dalam rapat paripurna hari ini, Andreas menegaskan bahwa langkah tersebut belum akan dilakukan karena masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.
“Belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tegasnya.
PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat Paling Rasional
Meski belum memastikan pengajuan secara resmi, Andreas menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan mekanisme yang paling rasional untuk menindaklanjuti polemik tersebut dibandingkan opsi hak DPR lainnya.
Menurutnya, HMP dinilai lebih efektif dan efisien dari sisi waktu, terlebih setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” jelas Andreas.
Ia juga menilai DPR perlu mengambil langkah lanjutan dengan mempertimbangkan keputusan kedua lembaga peradilan tersebut.
“Sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu, saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR,” katanya.
Putusan MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi advokat Subhan terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada Jumat (30/10/2026), MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah.
Surat tersebut sebelumnya menyatakan pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sebelumnya, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum akhirnya dibatalkan melalui putusan kasasi MA.
Dalam gugatannya, Subhan juga meminta agar surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan MA tersebut kini menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyikapi polemik persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi PDIP maupun DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Proses komunikasi dan pembahasan antarfraksi masih terus berlangsung. @yudi
