IndonesiaBuzz: Surakarta, 10 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Terbaru, penyidik memanggil Penjabat (Pj) Bupati Pemalang, Nurkholes, untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut. Selain Nurkholes, penyidik juga memanggil empat saksi lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, Bupati Sorong Petronela Krenak, serta dua pihak swasta, Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma.
Pemanggilan Petronela Krenak merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci materi yang akan didalami penyidik dari keterangan kelima saksi tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Anom Diduga Peras Perangkat Daerah hingga Rekanan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, staf administrasi KPK Setya Budi Dias, serta ayah Dias, Lilik Budi Suprianto.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, Anom diduga meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak rekanan atau swasta untuk kepentingan pribadi melalui perantara Gus Haris.
Atas permintaan tersebut, Gus Haris diduga mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk mengurus atau menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.
Empat Tersangka Terancam Jeratan UU Tipikor
Atas dugaan perbuatannya, Anom Widiyantoro bersama Gus Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pemanggilan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta ini menjadi bagian dari upaya KPK mengembangkan penyidikan serta menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan pemerasan tersebut. @yudi
