IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Pigai bahkan mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Yosef dari jabatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
Pigai mengatakan, Kementerian HAM berencana menerima keluarga korban dari Kupang pada hari ini, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan secara langsung keterangan keluarga sekaligus memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kasus yang tengah menjadi sorotan publik itu.
“Besok (Rabu) keluarga korban dan dari Kupang, mereka akan datang ketemu di Kementerian HAM mungkin jam 1 atau jam 2 siang ya,” kata Pigai saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pigai menegaskan, dugaan kejahatan seksual merupakan persoalan serius yang harus ditangani tanpa pandang bulu. Ia meminta pemerintah tidak memberikan perlindungan ataupun keistimewaan kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk apabila yang bersangkutan merupakan kader partai politik besar.
“Termasuk bupati tersebut kalau terbukti memang melakukan kejahatan seksual, kemudian dia adalah kader partai berkuasa, copot, proses, tidak ada ampun-ampun,” tegasnya.
Gerindra Siapkan Sanksi Pemecatan, Polisi Diminta Bertindak Tegas
Sikap tegas juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menegaskan partainya akan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Yosef Lede apabila terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerkosaan tersebut.
Tidak hanya dari keanggotaan partai, Habiburokhman juga menyatakan akan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang apabila tuduhan tersebut terbukti.
Habiburokhman, yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR RI, mengaku telah menghubungi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendorong penanganan perkara secara tegas dan profesional.
Ia meminta kepolisian tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun dalam proses hukum, sekalipun pihak yang dilaporkan merupakan pejabat daerah.
Polisi Kantongi Hasil Visum, Delapan Saksi Akan Diperiksa
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial RWM (21) ke Polda NTT. Korban mengaku mengalami pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya bersama sejumlah saksi mendatangi rumah dinas bupati setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Namun, dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh Bupati Kupang Yosef Lede.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, mengatakan penyidik telah melakukan visum terhadap korban dan mengantongi hasil pemeriksaan medis tersebut.
Penyidik juga dijadwalkan memanggil Yosef Lede untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/11/2026).
Selain itu, polisi akan kembali memanggil dua perempuan berinisial EK dan LS yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (16/11/2026) dengan alasan sakit.
Nova menjelaskan, sejauh ini terdapat delapan orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, termasuk Yosef Lede, EK, dan LS. Kedua perempuan itu diperiksa karena diduga mengantar korban ke rumah dinas bupati sebelum peristiwa yang dilaporkan terjadi.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang kepala daerah dan menyangkut dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Aparat penegak hukum diharapkan mengusut kasus tersebut secara profesional, transparan, serta mengedepankan perlindungan terhadap korban.
Hingga kini, dugaan pemerkosaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan kepolisian. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban Yosef Lede harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian hukum. @yudi







