IndonesiaBuzz: Jakarta, 24 Juni 2024 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak memberikan perlindungan terhadap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Pernyataan ini disampaikan Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Yasonna menekankan bahwa meskipun dirinya dan Harun Masiku memiliki latar belakang yang sama sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tidak mungkin bagi Kemenkumham untuk melindungi seorang buronan. “Iyalah enggak mungkinlah (tidak mungkin melindungi walau kader parpol yang sama),” kata Yasonna.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan melindungi buronan adalah pelanggaran hukum yang serius. “Enggaklah (tidak melindungi). Mana berani. Itu pelanggaran hukum,” ujar Yasonna dengan tegas.
Harun Masiku menjadi buronan sejak Januari 2020 setelah berhasil lolos dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ia adalah tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Harun Masiku dan Wahyu Setiawan, terdapat pula kader PDI-P Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Wahyu, Saeful, dan Agustiani telah divonis dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buronan dan belum berhasil ditangkap oleh pihak berwenang.







