IndonesiaBuzz; Jakarta, 20 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan dua putusan penting terkait persyaratan pencalonan kepala daerah, yang memicu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera mengkaji dan menyesuaikan regulasi terkait. Putusan MK ini mencakup perubahan ambang batas pencalonan serta syarat usia calon kepala daerah.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa keputusan MK yang terbaru langsung berlaku tanpa memerlukan perubahan undang-undang. “Kami akan mengkaji lebih detail salinan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional setelah putusan tersebut,” ungkap Afifuddin di Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Afifuddin mengacu pada dua putusan yang dimaksud, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di pilkada, serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah yang berlaku saat penetapan oleh KPU.
Selain itu, KPU RI akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Kami akan segera bersurat resmi ke Komisi II DPR terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,” tambah Afifuddin.
Afifuddin juga menjelaskan bahwa KPU akan menyosialisasikan kedua putusan tersebut kepada partai politik. Langkah-langkah lanjutan termasuk perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
“Kami akan memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada 2024 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Afifuddin. KPU RI akan memastikan semua langkah yang diperlukan sesuai dengan regulasi dan waktu pendaftaran calon kepala daerah yang akan segera dimulai.
