IndonesiaBuzz: Tangerang, 13 Februari 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (13/2/26). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, penggeledahan dilakukan di lokasi pihak terkait dan tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti signifikan.
“Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan barang bukti lima koper berisi uang tunai senilai Rp5 miliar lebih,” ujar Budi dalam keterangannya.
Uang yang disita terdiri atas berbagai mata uang asing, di antaranya Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hongkong, serta Ringgit Malaysia. Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi perkara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono; dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan.
Dari pihak swasta, tersangka meliputi pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.
Dalam konferensi pers sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Asep menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari dugaan pemufakatan jahat pada Oktober 2025. PT Blueray diduga menginginkan agar barang impor mereka yang disebut berupa produk tiruan atau palsu—tidak melalui pemeriksaan ketat saat memasuki wilayah Indonesia.
“PT Blueray ingin agar barang-barang yang masuk dari luar negeri tidak dilakukan pengecekan, sehingga dapat dengan mudah melewati pemeriksaan Bea Cukai,” ungkap Asep.
Menurut KPK, terdapat kesepakatan antara sejumlah pejabat DJBC dan pihak perusahaan untuk mengatur jalur importasi barang agar terhindar dari pemeriksaan mendalam. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, terdapat dua kategori jalur pelayanan dan pengawasan impor yang menentukan tingkat pemeriksaan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan kepabeanan.
Atas perbuatannya, tiga pejabat DJBC sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam KUHP terbaru.
Sementara itu, tiga tersangka dari pihak swasta sebagai pemberi suap dijerat dengan pasal terkait pemberian suap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyitaan uang dalam jumlah besar dan berbagai mata uang asing tersebut menjadi indikasi kuat praktik suap lintas kepentingan dalam tata kelola importasi.
Pengungkapan perkara ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam membersihkan sektor strategis penerimaan negara dari praktik koruptif, sekaligus menjaga integritas sistem kepabeanan nasional. @yudi
