IndonesiaBuzz: Jakarta, 23 Desember 2024 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyebut bahwa banyaknya protes dari masyarakat terkait kebijakan kenaikan PPN sebesar 12 persen adalah hal yang wajar. Menurutnya, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi, sesuatu yang wajar-wajar saja,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (23/12/2024).
Muzani juga menjamin bahwa semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang di masyarakat akan diterima sebagai bahan pertimbangan sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mengambil keputusan akhir.
“Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut, dan nanti pada waktunya Beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan mendengarkan dengan seksama keluhan-keluhan masyarakat, termasuk soal kejelasan barang-barang apa saja yang akan dikenakan PPN 12 persen.
“Termasuk masukan-masukan Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan seksama. Dan itu akan jadi masukan Pak Presiden, nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya,” tambah Muzani.
Pernyataan Muzani ini mengindikasikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan final terkait kebijakan pajak yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
