IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 Mei 2023 – Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) yang terletak di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menjadi saksi datangnya sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5/2023).
Kehadiran KPK bertujuan di Kemensos tersebut untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020. Sementara itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mencampuri pekerjaan KPK.
Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.00 hingga pukul 18.00, dengan salah satu lokasi penggeledahan berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos. Menurut pernyataan resmi Kemensos pada Selasa malam, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik berhasil dibawa oleh tim KPK.
Risma mengungkapkan bahwa kedatangan KPK ke Kementerian Sosial berkaitan dengan peran PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau PT BGR, sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan sosial. Pada Maret 2023, mantan Direktur Utama PT BGR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial.
Risma menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam penyaluran bansos tahun 2020 terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia dilantik sebagai Menteri Sosial pada 27 Desember 2020, sementara kasus tersebut terjadi pada September 2020.
“Saat saya dilantik, Presiden (Joko Widodo) menyampaikan, ’Bu, kalau bisa (bansosnya) jangan berupa barang. Sudah, kita bantu saja uang,” ujar Risma pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Menurutnya, bantuan sosial dalam bentuk barang sulit untuk diawasi, baik dari segi kualitas maupun penyalurannya. Oleh karena itu, bantuan sosial kini diberikan dalam bentuk uang, seperti bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang disalurkan pada 2022, serta BLT bahan bakar minyak (BBM) yang juga disalurkan pada 2022.
“Saya memegang arahan bapak Presiden bahwa jangan bantu (dalam) bentuk barang, tetapi uang. Makanya, 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos,” imbuh Risma.
Risma mengungkapkan bahwa ia sempat menemukan ketidaksesuaian dalam laporan administrasi di kementeriannya. Ia menyebut bahwa anggaran bansos juga ditangani oleh pihak terkait di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, padahal seharusnya anggaran bansos tersebut berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.
Oknum yang terlibat dalam hal ini telah dipindahkan dari kantor pusat Kementerian Sosial, dan ada pula yang saat ini tidak memiliki jabatan atau dalam status non-job.
Risma menambahkan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam pekerjaan KPK dan akan memberikan semua prosesnya kepada mereka. Ia juga menyambut baik kehadiran KPK untuk membawa dokumen dan perangkat yang diperlukan untuk diperiksa.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, sebelumnya mengungkapkan bahwa ada notebook dan ponsel pintar yang digunakan oleh Kementerian Sosial sebelumnya, dan kemudian dibawa oleh KPK. “Kami menyambut dengan baik dan kami secara kooperatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” katanya.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa tim penyidik KPK telah mendatangi Kementerian Sosial. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras untuk PKH tahun 2020-2021. Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung.
“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali.
Kedatangan KPK ke Gedung Kementerian Sosial menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas, dan para pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. @IndonesiaBuzz
