IndonesiaBuzz: Madiun, 11 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Ronggo Djoemeno, Rabu (11/6/2025), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta perwakilan masyarakat lintas sektor.
Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun sebagai bentuk awal perumusan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Kepala Bapperida, Kurnia, mengungkapkan bahwa proses penyusunan RPJMD telah dimulai sejak 2024 dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
“RPJMD ini disusun sebagai arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih,” kata Kurnia.
Ia menambahkan bahwa dokumen RPJMD akan terus disempurnakan melalui konsultasi publik dan masukan dari berbagai unsur.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses PembangunanHadir dalam forum ini antara lain Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Kepala Bakorwil I Madiun, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat krusial dalam menyusun pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“RPJMD ini bukan hanya dokumen, tapi cerminan dari komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Madiun yang Bersahaja — Bersih, Sehat, dan Sejahtera,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang menyatu dalam visi Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Perencanaan pembangunan harus selaras dengan RPJMN dan RPJPN agar Kabupaten Madiun menjadi bagian dari keberhasilan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 menjadi momentum strategis untuk menyepakati arah pembangunan Kabupaten Madiun dalam lima tahun ke depan. Forum ini membahas tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah, yang diselaraskan dengan delapan misi pembangunan nasional dan delapan program prioritas.
Beberapa di antaranya mencakup penyediaan makanan bergizi gratis untuk siswa dan balita, pembangunan sekolah unggulan, layanan kesehatan gratis, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi untuk ikut aktif dalam pembangunan daerah ini. Kita bangun Kabupaten Madiun bersama-sama,” tutup Bupati.
