IndonesiaBuzz: Ngawi, 20 Juni 2026 – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono Kanang kembali turun ke tengah masyarakat Kabupaten Ngawi untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai kalangan pemuda hingga tokoh masyarakat.
Kegiatan penjaringan aspirasi yang digelar di Gedung Fatmawati, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, Sabtu (20/6/26) siang, mengangkat tema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi, mulai dari dampak kebijakan pemerintah pusat hingga kondisi perekonomian yang dinilai semakin berat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Ngawi dan mantan Bupati Ngawi dua periode, pria yang akrab disapa Mbah Kung itu menerima sejumlah masukan, terutama terkait kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai mulai terdampak oleh sejumlah kebijakan pemerintah.
Usai kegiatan, Budi Sulistyono menanggapi sejumlah isu nasional yang berkembang, salah satunya mengenai kekhawatiran sebagian kalangan terhadap potensi militerisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, aspirasi yang sebelumnya disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
“Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya menghentikan militerisasi. Ini perlu kita lihat kembali dalam perspektif reformasi. Reformasi telah memisahkan TNI dan Polri, sehingga perlu ada pelurusan agar tidak muncul kekecewaan di masyarakat,” ujar Budi Sulistyono.
Ia menegaskan, persoalan utama yang saat ini dirasakan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan isu militerisasi, tetapi juga kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum stabil.
“Yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah kondisi ekonomi. Nilai tukar dolar naik, harga saham turun, dan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program-program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan program-program pemerintah tentu baik, seperti mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun aspek lain seperti kesehatan, pendidikan berkelanjutan, serta pemenuhan wajib belajar 12 tahun juga perlu mendapat perhatian yang sama,” ungkapnya.
Kanang berharap pemerintah dapat membuka ruang evaluasi dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Kita akan terus mengingatkan agar negara dan pemerintah mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Esaputra /Koresponden Ngawi)
