IndonesiaBuzz: Jakarta, 8 Januari 2026 – Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Kamis (8/1/26), bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bawah koordinasi Kemlu.
“Proses penetapan ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian pernyataan Kemlu dalam siaran persnya, Kamis.
Berdasarkan arahan pimpinan nasional, Kemlu RI tidak hanya mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, tetapi juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan perwakilan negara sahabat di Jakarta. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun dukungan dan kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia di Dewan HAM PBB.
Dalam kerangka tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjadi garda terdepan diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB. Peran ini diperkuat dengan dukungan PTRI New York serta kontribusi aktif perwakilan RI lainnya di berbagai forum internasional.
“Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui komunikasi dan pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral,” lanjut pernyataan Kemlu.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta dinamika isu hak asasi manusia global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan.
“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sugiono.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB ini merupakan yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006. Mekanisme presidensi sendiri mengikuti sistem rotasi antar kelompok kawasan di PBB.
Kemlu menilai kepercayaan internasional tersebut tidak terlepas dari rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
“Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional,” tegas Kemlu.
Dengan mengemban presidensi Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong dialog konstruktif, menjembatani perbedaan, serta memperkuat sistem HAM internasional yang adil dan inklusif.(red.)
