IndonesiaBuzz: Beijing, 28 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia resmi dipercaya menjadi salah satu Wakil Ketua dalam forum Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) yang digagas China bersama puluhan negara dan organisasi internasional.
Penunjukan tersebut diumumkan dalam rapat perdana Komite GPPAD yang berlangsung di Beijing, Rabu (27/5/26). Indonesia menempati posisi wakil ketua bersama sejumlah negara lain seperti Brazil, Pakistan, South Africa, Uzbekistan, dan Ivory Coast, sementara posisi ketua dipegang China melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Zhang Lu.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, mengatakan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi global dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya,” ujar Riza Patria.
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan pembangunan desa menjadi salah satu fondasi utama strategi pengentasan kemiskinan nasional. Pemerintah menilai desa bukan sekadar wilayah administratif, tetapi pusat produksi pangan, aktivitas ekonomi lokal, dan sumber penghidupan jutaan masyarakat.
Riza menyebut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat agenda pembangunan desa melalui berbagai program strategis, mulai dari pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5 ribu Kampung Nelayan Merah Putih, program pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis bagi sekitar 60 juta siswa.
“Indonesia meyakini bahwa pembangunan harus dimulai dari desa. Karena itu pemerintah terus memperkuat infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.
Selain berbagi pengalaman, Indonesia juga ingin mempelajari model pengentasan kemiskinan dari negara lain, terutama China yang selama beberapa dekade terakhir dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Menurut Riza, pembelajaran yang ingin digali tidak hanya berkaitan dengan program sosial, tetapi juga menyangkut sistem administrasi, tata kelola, hingga implementasi kebijakan di lapangan.
“Kita ingin belajar dari pengalaman panjang China, baik dari sisi program, prosedur, sistem administrasi maupun implementasinya,” ujarnya kepada ANTARA.
Dalam sesi pleno forum, Wakil Perdana Menteri China, Liu Guozhong, menekankan pentingnya penguatan solidaritas global dalam menghadapi persoalan kemiskinan dunia yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
Menurut data yang disampaikan China, sekitar 800 juta penduduk dunia pada 2025 masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional dengan tingkat kemiskinan global mencapai sekitar 9,9 persen.
China menyatakan GPPAD dibentuk bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional sebagai platform kerja sama global untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pertukaran pengalaman, penguatan kapasitas, pelatihan sumber daya manusia, hingga proyek-proyek pembangunan berskala kecil namun berdampak langsung bagi masyarakat.
Forum tersebut juga membuka partisipasi luas bagi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan media untuk bersama-sama membangun sistem pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pimpinan forum dinilai memperlihatkan semakin besarnya peran diplomasi pembangunan Indonesia di tingkat global, khususnya dalam isu pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, dan ketahanan sosial masyarakat. @yudi
