IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang Undang menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum pengambilan keputusan, Dasco meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap rancangan regulasi yang sebelumnya merupakan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dapat disetujui menjadi undang undang [usul inisiatif DPR],” ujar Dasco saat memimpin sidang.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan awal bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan rancangan regulasi bersama pemerintah.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, setelah resmi menjadi usul inisiatif DPR, pihaknya akan menunggu pemerintah menyampaikan surat presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan resmi.
Tindak Lanjut Putusan MK, Pembentukan UU Diatur Secara Khusus
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menjelaskan bahwa RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang Undang merupakan rancangan regulasi yang bersifat kumulatif terbuka. Artinya, RUU tersebut tetap dapat dibahas meskipun tidak tercantum dalam agenda legislasi DPR.
Menurut Martin, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU XXIII/2025 terkait revisi Undang Undang TNI atau UU Nomor 3 Tahun 2025 pada 17 September 2025.
Dalam putusan tersebut, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 bahwa tata cara pembentukan undang undang harus diatur secara khusus melalui undang undang tersendiri.
Martin menegaskan, RUU ini memiliki ruang lingkup berbeda dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU PPP) yang selama ini menjadi acuan dalam proses legislasi.
“Karena MK mengamanatkan agar pembentukan UU diatur dalam UU tersendiri, tidak diatur bersamaan dengan Peraturan Perundang undangan (PP, Perda, dll),” ujar Martin saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Mekanisme Fast-Track Diatur, Proses Legislasi Bisa Dipercepat
Salah satu substansi penting dalam RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang adalah pengaturan mekanisme fast track atau prosedur pembentukan undang undang secara cepat.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dirancang untuk mempercepat proses penyusunan undang undang tanpa mengabaikan ketentuan formal maupun substansi dalam pembentukannya.
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, percepatan proses legislasi tetap harus memperhatikan prosedur yang berlaku, termasuk prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation.
“Bagaimana cara membuat undang undang yang prosesnya dipercepat ya, tetapi tidak mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait dengan syarat ya pembentukan undang undang,” katanya.
Dengan demikian, mekanisme percepatan legislasi yang diatur dalam RUU tersebut diharapkan tetap menjamin proses pembentukan regulasi berjalan sesuai prinsip dan ketentuan hukum.
Terdiri dari 12 Bab, RUU Memuat 71 Pasal Materi Baru
Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan bahwa RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dirancang terdiri dari 12 bab dan 92 pasal.
Dalam penyusunannya, sebanyak 21 pasal diadopsi dari UU PPP, sedangkan 71 pasal lainnya merupakan materi baru yang dirancang untuk mengatur secara lebih khusus mekanisme pembentukan undang-undang.
Setelah disahkan, RUU tersebut nantinya akan menjadi acuan utama dalam proses penyusunan undang-undang. Sementara itu, UU PPP tetap berlaku untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang undang, seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah.
“Tapi Undang-Undang PPP-nya tetap berlaku dalam rangka yang mengatur tata cara pembentukan peraturan di bawah undang undang,” ujar Bayu.
Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR, tahapan selanjutnya adalah menunggu penyampaian Surpres dan DIM dari pemerintah sebelum pembahasan resmi dimulai.
Pembentukan regulasi khusus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam proses legislasi, termasuk mengatur mekanisme percepatan pembentukan undang-undang dengan tetap memperhatikan kualitas regulasi, transparansi, serta keterlibatan masyarakat. @yudi





