IndonesiaBuzz: Wonogiri, 26 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kemandirian daerah. Namun di balik komitmen tersebut, masih terdapat tantangan besar yang membayangi pembangunan, yakni tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat akibat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Wonogiri dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar di Ruang Khayangan Kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Kamis (25/6/26).
Kegiatan dihadiri Bupati Wonogiri Setyo Sukarno bersama Wakil Bupati Imron Rizkyarno serta menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri beserta tim sebagai narasumber. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Sukarno mengatakan pelaksanaan otonomi daerah selama sekitar 25 tahun telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan. Namun, di sisi lain, berbagai tantangan struktural masih membatasi kemampuan daerah untuk tumbuh secara mandiri.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, Pemkab Wonogiri dapat memperoleh arahan, masukan, dan solusi dari Kemendagri guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Setyo.
Ia berharap asistensi dari Kementerian Dalam Negeri mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Di hadapan tim Kemendagri, Bupati mengungkapkan bahwa salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi Wonogiri adalah rendahnya kemampuan fiskal daerah.
Data yang dipaparkan menunjukkan selama periode 2010 hingga 2026, rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Kabupaten Wonogiri baru mencapai 11,47 persen.
Artinya, lebih dari 88 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih relatif terbatas.
Setyo menjelaskan, peningkatan PAD tidak semudah menaikkan target penerimaan.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang selama ini menjadi hambatan, mulai dari sempitnya basis pajak daerah hingga karakteristik struktur ekonomi Wonogiri yang masih didominasi sektor pertanian informal.
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki ruang yang terbatas untuk menaikkan tarif pajak maupun retribusi karena berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami harus menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru membebani warga,” jelasnya.
Karena itu, strategi peningkatan PAD dinilai harus lebih diarahkan pada perluasan basis ekonomi, optimalisasi potensi daerah, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola pendapatan yang lebih efektif.
Rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak hanya membahas aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi forum untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan.
Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.
Melalui asistensi tersebut, pemerintah daerah juga memperoleh berbagai masukan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat daerah.
Bagi Kabupaten Wonogiri, persoalan kemandirian fiskal menjadi tantangan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan penerimaan pajak.
Diperlukan transformasi ekonomi daerah yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, memperkuat sektor unggulan, meningkatkan investasi, serta memperluas aktivitas ekonomi yang bernilai tambah.
Hasil rapat koordinasi dan asistensi bersama Kementerian Dalam Negeri diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan strategi fiskal yang lebih adaptif, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri).
