IndonesiaBuzz : Madiun, 19 November 2026 – RSUD Kota Madiun menargetkan mempertahankan predikat akreditasi paripurna dalam survei yang dijadwalkan berlangsung pada 24, 26, dan 27 November 2026.
Menjelang penilaian tersebut, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta manajemen rumah sakit memprioritaskan mutu pelayanan, kesembuhan, dan keselamatan pasien.Arahan itu disampaikan Bagus Panuntun saat menghadiri pembinaan survei akreditasi di RSUD Kota Madiun, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan akreditasi harus tercermin dalam kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.
“Yang terpenting bagaimana satu pelayanan di rumah sakit ini, yang kedua bagaimana kita menjaga untuk kesembuhan dan keselamatan pasien yang paling utama,” ujarnya.
Selain peningkatan mutu layanan, Bagus meminta rumah sakit mempertahankan dan mengembangkan inovasi yang memiliki keunggulan atau diferensiasi. Menurutnya, inovasi tersebut perlu dilanjutkan sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.
“Yang lebih arahnya terkait inovasi yang saya minta untuk beberapa pelayanan yang mempunyai diferensiasi yang nanti harus kita lanjutkan di tahun-tahun depan,” tambahnya.
Direktur RSUD Kota Madiun dr. Muhammad Nur, M.M., Sp.OG., menjelaskan, persiapan survei mencakup 16 item penilaian, mulai dari tata kelola rumah sakit, mutu pelayanan, hingga keselamatan pasien.
Penilaian tidak hanya memeriksa dokumen dan sarana prasarana, tetapi juga mengukur kesesuaian regulasi dengan pelaksanaan pelayanan sehari-hari serta kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Yang dinilai itu sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari. Tinggal bagaimana menuangkan apa yang kita lakukan dalam bentuk dokumen dan menyiapkan teman-teman agar memahami apa yang diminta oleh surveyor,” jelas Nur.
Ia mengungkapkan, terdapat perubahan pada sejumlah komponen penilaian dibandingkan periode sebelumnya. Dua aspek yang menjadi perhatian antara lain penanganan pengaduan masyarakat dan sistem pelaporan program-program nasional kepada Kementerian Kesehatan.
“Dulu murni apa yang kita lakukan di rumah sakit. Kalau sekarang, salah satu domain yang menjadi penilaian Kementerian Kesehatan adalah bagaimana terkait dengan aduan masyarakat, kemudian sistem pelaporan program-program nasional ke Kementerian,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan survei, penilaian juga melibatkan berbagai unsur, tidak hanya pimpinan rumah sakit. Pemerintah Kota Madiun selaku pemilik rumah sakit, pejabat struktural, tenaga kesehatan, hingga petugas di unit pelayanan akan menjadi bagian dari proses wawancara oleh surveyor.
Untuk memenuhi seluruh indikator, manajemen RSUD Kota Madiun mengonsolidasikan dokumen dari masing-masing unit dan menyesuaikan regulasi internal dengan ketentuan terbaru.
Nur berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga rumah sakit mampu mempertahankan predikat akreditasi paripurna.Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada pencapaian hasil survei, tetapi juga memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Kota Madiun. (@Red)







