IndonesiaBuzz: Surakarta, 19 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Cakupan pengaturannya tidak hanya menyasar kejahatan korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun masyarakat luas.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran. Rapat tersebut diikuti perwakilan seluruh fraksi di parlemen.
Dalam pengambilan keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut menjadi undang undang.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang undang?” ujar Puan.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Pimpinan DPR kemudian mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan
Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna tanpa catatan.
Panjang perjalanan pembahasan menjadi salah satu sorotan dalam proses pengesahan. RUU Perampasan Aset telah diperjuangkan sejak 2008, tetapi baru berhasil dituntaskan pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut penyelesaian regulasi tersebut merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat terhadap instrumen hukum yang dapat memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.
Perampasan Aset Menjangkau Narkotika hingga Kejahatan Siber
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pandangan pemerintah menjelaskan, undang undang tersebut pada prinsipnya mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi ini juga memberikan landasan bagi penerapan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non conviction based forfeiture.
Menurut Eddy, pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset tidak hanya terbatas pada korupsi. Ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam pemaparan pandangan pemerintah.
Secara garis besar, terdapat tujuh pokok pengaturan dalam undang-undang tersebut.
Pertama, penentuan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Kedua, pengaturan jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.
Ketiga, mekanisme hukum acara perampasan aset melalui dua jalur, yakni berdasarkan putusan pidana atau conviction based forfeiture dan tanpa berdasarkan putusan pidana atau non conviction based forfeiture.
Keempat, pengelolaan aset dan pengawasan pelaksanaan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden. Kelima, penguatan pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.
Keenam, penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Ketujuh, pengaturan mengenai pendanaan penyelenggaraan mekanisme perampasan aset.
Pengawasan dan Perlindungan Hukum Jadi Tantangan Implementasi
Selain memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, undang-undang ini juga menempatkan aspek pengelolaan dan pengawasan sebagai bagian penting dalam pelaksanaannya.
Aset yang berhasil dirampas tidak boleh berhenti pada proses penyitaan semata. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas aset juga menjadi aspek penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan mekanisme perampasan tidak merugikan pihak yang memiliki hak secara sah dan beritikad baik.
Di sisi lain, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam undang undang.
Dengan disahkannya regulasi ini, tantangan berikutnya terletak pada implementasi. Kejelasan prosedur, kapasitas lembaga pengelola, transparansi penggunaan aset, serta efektivitas pengawasan akan menjadi faktor penting untuk memastikan kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.
Pengesahan undang undang setelah penantian selama 18 tahun ini menandai babak baru kebijakan hukum dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Publik kini menanti penerapan regulasi tersebut secara konsisten, tidak hanya untuk menyelamatkan kerugian negara, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. @yudi







