Thursday, November 19, 2026
POJOK MILENIAL
Indonesiabuzz.com
  • Terbaru
  • Terpopuler
  • Topik Pilihan
No Result
View All Result
Indonesiabuzz.com
No Result
View All Result
Home News

Silmy Karim Bantah Pemerasan Izin WNA Rp168,9 Miliar, Klaim Telah Hentikan Pungli

by Yudi
November 18, 2026
Reading Time: 5 mins read
Silmy Karim Bantah Pemerasan Izin WNA Rp168,9 Miliar, Klaim Telah Hentikan Pungli

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, saat bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/11/26). (foto: Istimewa).

IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, membantah terlibat dalam praktik dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya. Di hadapan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Silmy justru mengklaim telah berupaya menghentikan praktik pungutan liar yang disebut sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi.

Silmy menjelaskan, praktik pembayaran biaya tambahan atau pungutan di luar ketentuan dalam pengurusan izin tinggal WNA telah berlangsung sejak sebelum 2018. Sementara itu, dirinya baru menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.

Ia menegaskan, berbagai kebijakan yang diterapkannya justru ditujukan untuk memutus praktik tersebut, salah satunya melalui digitalisasi layanan keimigrasian.

“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024,” kata Silmy di sela sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).

BeritaTerkait

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo, Libatkan Sejumlah Ahli

Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga Afiliasi ISIS Disasar

Silmy juga membantah tudingan bahwa dirinya terlibat atau memerintahkan praktik pemerasan tersebut. Ia menilai kebijakan yang diambil selama menjabat justru bertujuan mencegah terjadinya pungutan ilegal dalam pelayanan keimigrasian.

“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” lanjutnya.

Silmy Klaim Digitalisasi Molina untuk Menghapus Praktik Pungli

Dalam keterangannya, Silmy menyebut penerapan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) menjadi salah satu langkah untuk membenahi sistem pelayanan izin tinggal WNA.

Melalui sistem digital tersebut, pemohon diharapkan tidak lagi harus berhadapan langsung dengan petugas dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian. Dengan demikian, peluang terjadinya transaksi di luar ketentuan dapat diminimalkan.

Silmy juga menyinggung penerbitan Surat Edaran pada 2024 sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik pungutan tambahan yang disebut telah berlangsung sebelumnya.

Ia bahkan mempertanyakan proses operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi awal perkara dan menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi.

“Kembali lagi ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT nya, supaya masyarakat tahu. Dan kemudian ujungnya, menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa,” jelasnya.

Pernyataan tersebut merupakan bantahan Silmy terhadap dakwaan yang tengah dihadapi. Kebenaran klaim tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembuktian yang harus diuji melalui persidangan.

Saksi Akui Kumpulkan Uang ‘Klik’ Sejak 2018 hingga 2025

Dalam sidang pembuktian yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026), anggota Tim Izin Tinggal Tetap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yohannes Sri Windarto, memberikan kesaksian mengenai praktik pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian.

Di hadapan majelis hakim, Yohannes mengaku menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari pemohon sejak 2018 hingga 2025. Uang tersebut dikenal dengan istilah “uang klik” atau “uang loket”.

Keterangan saksi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengumpulan uang tambahan dalam pelayanan izin tinggal WNA.

Kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir, menilai kesaksian Yohannes justru memperlihatkan bahwa praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan tindakan pemaksaan yang diperintahkan kliennya.

Menurut Dodi, keterangan saksi semakin memperkuat argumentasi bahwa Silmy tidak terlibat dalam praktik yang didakwakan kepadanya.

“Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi.

Dodi juga menjelaskan bahwa setelah Silmy menjabat Dirjen Imigrasi, diterbitkan kebijakan yang mengarahkan seluruh proses pengurusan izin keimigrasian melalui aplikasi.

Melalui Molina, pemohon cukup mengunggah dokumen dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Proses pengajuan kemudian diproses melalui sistem dengan jangka waktu paling lama lima hari.

“Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada,” kata Dodi.

Didakwa Terima Rp1,2 Miliar dan Gratifikasi Rp33,8 Miliar

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Silmy Karim melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan total mencapai Rp168,9 miliar.

Jaksa menyebut praktik tersebut dilakukan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui pembagian peran yang saling berkaitan.

Dalam dakwaan, Silmy disebut menerima keuntungan pribadi sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, sejumlah pejabat lain juga diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, yakni:

  • Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta.
  • Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra sebesar Rp6,53 miliar.
  • Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2,88 miliar.
  • Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo sebesar Rp4,24 miliar.
  • Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi sebesar Rp16,30 miliar.
  • Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah sebesar Rp50,96 miliar.

Jaksa mendalilkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menyalahgunakan kewenangan Silmy saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain dakwaan pemerasan, JPU KPK juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar.

Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai sekitar Rp31,3 miliar.

Dengan demikian, persidangan perkara ini tidak hanya menguji dugaan aliran uang dalam pengurusan izin tinggal WNA, tetapi juga menelusuri mekanisme pengumpulan dana, pembagian keuntungan, serta pertanggungjawaban masing masing pihak yang didakwa.

Pembuktian terhadap seluruh dakwaan kini bergantung pada keterangan saksi, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan. Sementara itu, Silmy tetap membantah keterlibatannya dan menyatakan kebijakan digitalisasi yang diterapkannya justru ditujukan untuk menghentikan praktik pungutan liar di lingkungan keimigrasian. @yudi

Tags: izin tinggalIzin WNAPemerasanSilmy KarimWNA
Share220SendScan

Trending

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo, Libatkan Sejumlah Ahli
News

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo, Libatkan Sejumlah Ahli

2 hours ago
Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga Afiliasi ISIS Disasar
News

Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga Afiliasi ISIS Disasar

2 hours ago
Persinga Tumbang di Kandang, Gol Menit Akhir Putra Sang Fajar FC Buyarkan Harapan Laskar Ketonggo
Sport

Persinga Tumbang di Kandang, Gol Menit Akhir Putra Sang Fajar FC Buyarkan Harapan Laskar Ketonggo

2 hours ago
RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Koruptor, Korban Investasi Bodong hingga Penipuan Dijanjikan Pemulihan Kerugian
News

RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Koruptor, Korban Investasi Bodong hingga Penipuan Dijanjikan Pemulihan Kerugian

2 hours ago
Dramatis! Gol Menit 90+4 Bawa Persibangga Purbalingga Taklukkan Persibo 2-1
Sport

Dramatis! Gol Menit 90+4 Bawa Persibangga Purbalingga Taklukkan Persibo 2-1

2 hours ago
Indonesiabuzz.com

TERBARU

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo, Libatkan Sejumlah Ahli

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo, Libatkan Sejumlah Ahli

November 19, 2026
Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga Afiliasi ISIS Disasar

Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga Afiliasi ISIS Disasar

November 19, 2026

TERPOPULER

Chord Gitar dan Lirik Mangu – Fourtwnty ft Charita Utami

Safaruddin Desak Listyo Sigit Segera Disidang Etik terkait Kasus Penyadapan

14 Hari Operasi Zebra Semeru 2026, Delapan Pelanggaran Ini Jadi Incaran Polisi Ngawi

Komisi III DPR Desak Pengusutan Geng Terkait Ayah Korban Tewas Nizam Syafei

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Hubungi Kami
  • Sitemap

Copyright © 2022-2023, IndonesiaBuzz.com. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Buzz
  • Halo Indonesia
  • News
    • Ekonomi & Bisnis
    • Hukum & Kriminal
    • Politik & Pemerintahan
    • Sosial Kemasyarakatan
  • Tokoh
  • Entertainment
    • Hiburan
    • Selebritis
  • Humaniora
    • Budaya
    • Historia
    • Sastra
    • Inspirasi
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Finansial
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Otomotif
    • Relationship
    • Sport
    • Teknologi
    • Wanita
  • Sudut Pandang
    • Celoteh
    • Kata Pakar
    • Opini
  • Travel & Staycation
  • Pojok Milenial
  • Foto

Copyright © 2022-2023, IndonesiaBuzz.com. All rights reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In