IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut dikabarkan telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Informasi pengunduran diri Gibran disampaikan seorang sumber yang mengaku dekat dengan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Sumber itu menyebut surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Prabowo pada Rabu sore.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut.
Keputusan Gibran untuk mundur disebut berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah untuk memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Usulan tersebut melibatkan anggota DPR dari delapan fraksi dengan komposisi sebagai berikut:
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Rapat tersebut juga dihadiri dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Secara umum, fraksi fraksi pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Penilaian tersebut dikaitkan dengan dua putusan lembaga peradilan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.
Pada awal Oktober 2026, salah satu bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa majelis hakim tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan (suket) ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pemilihan Presiden 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Tekanan politik di DPR tersebut menjadi salah satu latar belakang yang mengiringi kabar pengunduran diri Gibran. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah dinamika politik dan persoalan hukum tersebut menjadi alasan resmi keputusan pengunduran dirinya.
Sebelumnya, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya dikabarkan berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Hingga informasi ini disampaikan, kabar pengunduran diri Gibran masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Istana dan lembaga negara terkait. Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden serta proses konstitusional selanjutnya menjadi hal yang perlu ditunggu. @yudi
