IndonesiaBuzz: Surakarta, 10 November 2026 – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut diambil setelah Majelis KKEP Polri menggelar sidang etik selama kurang lebih 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, dalam persidangan tersebut majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal.
Sidang etik tersebut turut menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.
Adapun majelis sidang KKEP terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Putusan PTDH ini menjadi langkah penegakan etik internal Polri terhadap Ahrie setelah namanya terseret dalam perkara dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo.
Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Ahrie, penyidik juga menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.
Praktik tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa didasarkan pada prosedur penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan bukti aktivitas penyadapan yang tersimpan dalam sistem elektronik.
Dijerat KUHP dan UU ITE, Proses Pidana Tetap Berjalan
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain proses etik terhadap Ahrie, penanganan perkara pidana terhadap para tersangka juga terus berjalan melalui penyidikan Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan tersebut. Bahkan, Prasetyo mengategorikan perbuatan yang dituduhkan dalam perkara itu sebagai bentuk makar.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta, Polri telah mengambil keputusan etik terhadap salah satu personel yang terseret perkara tersebut. Sementara itu, pembuktian tanggung jawab pidana masing masing tersangka tetap harus mengikuti proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. @yudi
