IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 Januari 2026 – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima perwakilan massa aksi dari organisasi Gema Keadilan yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
Audiensi tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Perwakilan Gema Keadilan diterima langsung Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan atau Aher, didampingi Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu serta anggota BAM Yanuar Arif Wibowo.
Saat membuka audiensi, Aher menyampaikan bahwa BAM DPR memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Sebagai aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hari ini kita akan mendengarkan aspirasi dari Gema Keadilan,” ujar Aher.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan, Zaki Ahmad Rifai, menjelaskan bahwa tuntutan yang dibawa organisasinya berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Zaki, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut dokumen pribadi, melainkan juga berkaitan dengan masa depan demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia.
“Saya kira karena ini menyangkut dengan masa depan demokrasi dan juga konstitusi di negara kita, terkait dengan ijazah, ya. Ijazah yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA. Maka dari itu, GEMA Keadilan menyampaikan aspirasi,” ujar Zaki.
Minta DPR Kawal Putusan MK dan MA, Gibran Didesak Mengundurkan Diri
Lebih lanjut, Zaki meminta DPR menjalankan fungsi kelembagaannya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Gema Keadilan menilai polemik dokumen pendidikan Gibran perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme hukum dan konstitusional. Mereka pun meminta agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum.
“Maka dari itu, DPP GEMA Keadilan dan seluruh jajaran ini menuntut untuk Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan gentleman, yaitu dengan mengundurkan diri, menyambut baik keputusan dari hukum, ya,” tegas Zaki.
Penerimaan aspirasi tersebut menjadi bagian dari penyampaian tuntutan masyarakat sipil kepada lembaga legislatif di tengah berkembangnya polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Meski demikian, audiensi BAM DPR dengan perwakilan Gema Keadilan merupakan forum penyampaian aspirasi dan belum dapat dimaknai sebagai keputusan DPR untuk memulai proses pemakzulan.
Tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut selanjutnya harus mengacu pada mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku. @yudi
