IndonesiaBuzz: Jakarta, 9 November 2026 – Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi bergulir ke parlemen setelah sejumlah organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi menyampaikan aspirasi agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, berbagai usulan tersebut mulai diterima menjelang pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Dasco, aspirasi tidak hanya datang dari organisasi masyarakat, tetapi juga anggota parlemen dari berbagai fraksi yang menginginkan persoalan terkait Wakil Presiden Gibran dibahas melalui forum resmi DPR.
“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, sejumlah pihak menghendaki agar aspirasi tersebut tidak sekadar disampaikan secara informal, melainkan dibawa ke forum pembahasan yang diatur sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
“Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” imbuhnya.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum membahas usulan tersebut secara resmi melalui rapat pimpinan maupun musyawarah lintas fraksi. Dengan demikian, belum ada keputusan kelembagaan DPR mengenai langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
DPR Tunggu Salinan Lengkap Putusan Mahkamah Agung
Selain menunggu perkembangan aspirasi dari berbagai pihak, DPR RI juga masih menanti salinan resmi dan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Dasco menyatakan, dokumen lengkap putusan MA diperlukan agar DPR dapat memahami secara menyeluruh pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menentukan sikap.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara sengketa keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.
Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Salah satu substansi gugatan yang dikabulkan adalah permintaan agar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Penggugat juga meminta agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta tergugat dibebankan biaya perkara.
Putusan MA Picu Dinamika Politik, Sikap DPR Belum Diputuskan
Putusan MA tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pertimbangan putusan perkara terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan pendidikan setara SMA milik Gibran dari Singapura maupun Australia dalam berkas yang diperiksa.
Perkembangan putusan MA kemudian memunculkan beragam respons politik, termasuk aspirasi agar DPR menggunakan mekanisme kelembagaan untuk membahas persoalan tersebut.
Namun, putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.
Karena itu, langkah DPR terhadap aspirasi yang berkembang masih menunggu pembahasan sesuai tata tertib dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana parlemen merespons berbagai aspirasi tersebut. Meski demikian, hingga kini pimpinan DPR belum menetapkan keputusan resmi terkait tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. @yudi
