IndonesiaBuzz: Jakarta, 28 Oktober 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengimbau seluruh elemen masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi agar menyampaikan aspirasi secara aman dan damai serta tidak melakukan tindakan anarkis. Polri memastikan pengamanan disiapkan di seluruh Indonesia dengan mengedepankan pendekatan humanis dan menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Imbauan tersebut disampaikan Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026), menyusul adanya agenda demonstrasi yang digelar sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
“Kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis,” ujar Suyudi kepada wartawan.
Ia menegaskan, jajaran kepolisian di berbagai wilayah telah menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi jalannya aksi. Menurut dia, pengamanan dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kita akan tetap melakukan upaya pengamanan di seluruh Indonesia. Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preemptif,” tuturnya.
Suyudi menambahkan, kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pengamanan diarahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memberikan ruang bagi massa aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
“Dan juga tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian di muka umum,” imbuhnya.
Mahasiswa Gelar Aksi di Bundaran HI
Di tengah imbauan Kapolri tersebut, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Komite SADAR merupakan aliansi mahasiswa yang melibatkan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Di antaranya BEM Universitas Indonesia (UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), SEMA Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM Universitas Diponegoro (Undip), EM Universitas Brawijaya (UB), BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes), BEM Universitas Airlangga (Unair), serta Aliansi BEM Se-Universitas Padjadjaran (Unpad).
Perwakilan Komite SADAR, Namoradiarta Siahaan, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang telah digelar pada 20 Oktober lalu. Dalam aksi kali ini, massa kembali menyuarakan tuntutan agar negara bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan publik dan memastikan rakyat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan.
Dalam maklumat Komite SADAR, Namora menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Menurut dia, suara rakyat harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, pengawasan anggaran, perlindungan ruang hidup, serta penyampaian kritik terhadap pemerintah.
“Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” ujar Namora.
Lima Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam demonstrasi tersebut, Komite SADAR membawa lima tuntutan utama yang mencakup persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pelayanan sosial, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan. Massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas kasus kebakaran hutan, mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kedua, mahasiswa menuntut agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Mereka juga mendesak penghentian pemborosan anggaran politik yang, menurut mereka, berkedok program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).
Ketiga, Komite SADAR menyoroti persoalan sosial, terutama biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar. Massa mendesak agar pendidikan lebih terjangkau dan masyarakat memperoleh akses yang lebih merata terhadap layanan publik.
Adapun tuntutan keempat dan kelima mencakup desakan untuk menghentikan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), memulihkan kebebasan berpendapat, serta menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Massa juga menuntut penghentian praktik militerisasi di ruang sipil.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi dasar aksi mahasiswa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di sisi lain, Polri menyatakan tetap menyiapkan pengamanan dengan pendekatan humanis dan preventif, sembari mengimbau seluruh peserta demonstrasi menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai. @yudi
