IndonesiaBuzz: Jakarta, 28 Oktober 2026 – Pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 menjadi sekitar Rp720 triliun, naik dari pagu awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp693 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan bencana alam serta membantu pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami tekanan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penambahan alokasi dilakukan berdasarkan pemantauan terhadap kondisi dan kemampuan fiskal setiap daerah. Pemerintah pusat, kata dia, memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah, terutama ketika terjadi bencana alam maupun kesulitan anggaran yang berpotensi memengaruhi pelayanan publik.
“Pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti melihat kemampuan setiap pemerintah daerah dan kemampuan setiap APBD. Dan kita lihat bahwa ketika terjadi bencana alam, pemerintah pusat itu masuk,” ujar Suahasil seusai menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tambahan Anggaran untuk Penanganan Bencana
Suahasil menjelaskan, pada awal 2026 pemerintah telah mengalokasikan tambahan transfer sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak bencana. Anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Selain bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah memfokuskan upaya pemulihan melalui penyusunan rencana induk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Suahasil, kementerian dan lembaga terkait turut dilibatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Pemerintah saat ini juga mengupayakan penyelesaian seluruh rencana induk penanganan bencana untuk tahun anggaran 2026.
“Karhutla juga seperti itu, tapi yang spesifik adalah rencana induk yang untuk bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kementerian/lembaga itu semua masuk. Dan saat ini sedang diusahakan penyelesaian seluruh rencana induk untuk tahun 2026 tersebut,” tuturnya.
Rp20,5 Triliun untuk Daerah yang Mengalami Tekanan Fiskal
Di luar penanganan bencana, Kementerian Keuangan juga mengidentifikasi sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami kesulitan fiskal. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya alokasi belanja pegawai dalam struktur APBD, yang dapat mempersempit ruang anggaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Untuk membantu daerah tersebut, pemerintah memberikan tambahan transfer sebesar Rp20,5 triliun kepada sejumlah kabupaten dan kota. Dukungan anggaran itu ditujukan untuk membantu mengatasi kesulitan APBD sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Spesifik mengenai melihat kebutuhan daerah, kalau teman-teman kemarin juga melihat bahwa ada tambahan transfer Rp20,5 triliun di tahun 2026 ini yang diberikan ke sejumlah daerah kabupaten/kota karena kita lihat bahwa memang ada kesulitan di APBD-nya dan itu menjadi tambahan transfer,” kata Suahasil.
Ia menegaskan, tambahan anggaran diberikan berdasarkan hasil pemantauan pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah. Dengan berbagai penyesuaian tersebut, total alokasi TKD pada 2026 diperkirakan mencapai Rp720 triliun, melampaui pagu awal APBN sebesar Rp693 triliun.
“Karena itu transfer ke daerah tahun 2026 ini kalau di APBN awalnya adalah Rp693 triliun, dengan berbagai macam tambahan itu maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp720 triliun. Ini adalah betul tambahan yang kita lakukan karena kita memang memantau APBD secara cukup detail,” paparnya.
Pendampingan Fiskal Berlanjut hingga 2027
Pemerintah memastikan pemantauan dan pendampingan fiskal terhadap daerah akan terus dilakukan hingga tahun anggaran 2027. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah, mulai dari dampak bencana alam hingga besarnya kebutuhan belanja pegawai.
Suahasil mengatakan, pemerintah pusat akan terus mengidentifikasi daerah yang membutuhkan dukungan tambahan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Tentu berbagai macam sebabnya, tadi ada yang disebabkan bencana alam, ada yang sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai, dan seterusnya. Tentu ini akan kita lakukan terus ke tahun depan, sampai dengan 2027,” pungkasnya.
Dengan penambahan alokasi TKD tersebut, pemerintah pusat berupaya memberikan dukungan fiskal sesuai kebutuhan daerah, baik untuk pemulihan pascabencana maupun mengatasi tekanan APBD. Pemantauan kondisi keuangan daerah akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan dukungan anggaran pada tahun tahun berikutnya. @yudi
