IndonesiaBuzz: Jakarta, 18 Juni 2026 – Pemerintah memperingatkan seluruh kepala daerah, jajaran TNI, dan Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino yang disebut berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat maupun pimpinan daerah yang dinilai gagal menjalankan tugas pengendalian karhutla.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (18/6/26).
Menurut Djamari, tanggung jawab pengendalian karhutla tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari kepala daerah hingga unsur TNI dan Polri.
” Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” kata Djamari.
Peringatan tersebut muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino mulai memasuki wilayah Indonesia pada pekan ketiga Juni 2026.
Fenomena iklim global tersebut berpotensi memicu penurunan curah hujan di sejumlah wilayah sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.
Dengan waktu yang semakin dekat, Djamari meminta seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait segera memperkuat langkah-langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, sarana pemadaman, serta sistem deteksi dini titik api.
“Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla akan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja aparat dan pimpinan daerah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan setiap daerah memiliki komitmen yang sama dalam mencegah terjadinya kebakaran berskala besar seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga hubungan lintas negara akibat kabut asap.
Meski memberikan peringatan keras, Djamari mengakui upaya pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga semakin solid dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kebakaran kini telah dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak boleh dianggap remeh. Seluruh pihak diminta tetap waspada dan tidak terlena oleh capaian positif yang telah diraih.
Rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis yang memiliki peran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Hadir dalam pertemuan itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
Kehadiran para pejabat lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan isu nasional yang berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan, ekonomi, tata ruang, hingga stabilitas sosial masyarakat.
Dengan ancaman El Nino yang diperkirakan mulai terasa dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan seluruh daerah rawan karhutla dapat meningkatkan kesiapsiagaan sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. @yudi
