IndonesiaBuzz: Wonogiri, 5 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya kelompok pekerja rentan yang berada di sektor informal. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sarasehan Hari Buruh yang digelar di Ruang Kahyangan, Kompleks Setda Wonogiri, Senin (4/5/26).
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan sosial bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yakni kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kerentanan ekonomi.
“Pemerintah sangat mendukung program Go Keren ini sebagai langkah nyata hadirnya negara dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang selama ini kesulitan secara finansial untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” ujar Setyo Sukarno.
Melalui program bertajuk “Wonogiri Go Keren” (Wonogiri Perlindungan Pekerja Rentan), pemerintah daerah menargetkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara signifikan. Program ini juga menjadi momentum peluncuran penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja informal di wilayah tersebut.
Sarasehan dengan tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” itu turut dihadiri Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, Sekda Wonogiri FX Pranata, serta perwakilan pengusaha, Apindo, dan serikat pekerja SPSI.
Bupati menjelaskan, salah satu strategi yang didorong adalah partisipasi aktif aparatur sipil negara (ASN) untuk ikut melindungi pekerja rentan di sekitarnya.
“Kita arahkan melalui imbauan, satu ASN bisa melindungi satu orang, misalnya ART, tukang kebun, atau tetangga sekitar. Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Wonogiri masih di bawah 30 persen. Target kita bisa di atas 50 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta Teguh Wiyono menyebut program tersebut memiliki dasar regulasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022. Ia menilai potensi pekerja rentan di Wonogiri masih sangat besar, terutama dari sektor buruh tani.
“Dengan jumlah ASN dan PPPK di Wonogiri sekitar 13 ribu orang, jika gerakan ‘Satu ASN Satu Pekerja Rentan’ berjalan masif, kami optimistis kepesertaan bisa meningkat hingga 40 persen,” ujarnya.
Teguh juga menyebut terdapat sekitar 160 ribu buruh tani yang menjadi sasaran utama perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan sarasehan juga diisi dengan penyerahan santunan klaim jaminan sosial kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk nyata manfaat program perlindungan tenaga kerja.
Ahli waris almarhum Endri, pekerja BPR BKK Wonogiri, menerima santunan sebesar Rp158.344.723 yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Santunan diterima oleh istrinya, Winarni.
Sementara itu, ahli waris almarhum Irfan Adhy Purnama dari RSU Astrini menerima santunan sebesar Rp52.495.452 yang juga mencakup JKK, JHT, dan JP, dan diterima oleh istrinya, Karimah Dwika Gustandra.
Pemerintah daerah berharap penyerahan santunan ini menjadi bukti konkret pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan finansial bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri)
