IndonesiaBuzz: Jakarta, 13 Januari 2026 – Pemerintah menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri peresmian SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/26). Menurut Prasetyo, sejak awal Presiden Prabowo telah memberikan arahan khusus agar pembangunan infrastruktur inti pemerintahan, khususnya gedung legislatif dan yudikatif, menjadi prioritas utama.
“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat pembangunan fasilitas yang akan digunakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Harapannya, seluruhnya dapat diselesaikan pada 2028 sehingga IKN benar benar siap sebagai ibu kota politik,” ujar Prasetyo.
Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam kunjungan perdana Presiden Prabowo ke IKN pada Senin (12/1/2026), sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI. Dalam kunjungan itu, Presiden tidak hanya meninjau progres pembangunan, tetapi juga melakukan koreksi terhadap sejumlah aspek perencanaan.
Prasetyo mengungkapkan, Presiden memberikan catatan penting terkait desain dan fungsi kawasan IKN setelah menerima paparan terkini dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. “Ada beberapa hal yang dikoreksi, terutama menyangkut desain dan fungsi. Catatan tersebut ditujukan untuk perbaikan sekaligus percepatan proses pembangunan agar tiga fungsi utama pemerintahan bisa segera terwujud,” jelasnya.
Komitmen Prabowo terhadap keberlanjutan proyek IKN juga telah dituangkan secara formal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam lampiran perpres tersebut, pemerintah secara eksplisit menetapkan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dan pemindahan ke IKN dilakukan untuk mendukung fungsi politik nasional, dengan sejumlah indikator utama. Di antaranya, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800-850 hektare, pembangunan gedung dan perkantoran minimal 20 persen, serta pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 50 persen.
Selain itu, cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar ditargetkan mencapai 50 persen, dengan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan berada pada angka 0,74. Pemerintah juga menargetkan pemindahan dan penugasan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang, serta implementasi layanan kota cerdas yang mencakup 25 persen kawasan IKN.
“Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui pemindahan ASN dan unsur pertahanan-keamanan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis kota cerdas,” demikian tertuang dalam lampiran Perpres tersebut.
Dengan berbagai langkah percepatan dan penyesuaian yang dilakukan, pemerintah optimistis pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target. Kunjungan dan arahan langsung Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal kuat bahwa proyek strategis nasional ini tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan jangka menengah pemerintah.(red.)
