IndonesiaBuzz: Wonogiri, 16 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengambil langkah strategis menyikapi tren penurunan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (15/10/25), pemerintah daerah berupaya memperkuat tata kelola keuangan desa agar tetap efektif dan berdaya guna.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se Kabupaten Wonogiri, sekretaris desa, serta koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Workshop ini diinisiasi untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran desa di tengah keterbatasan fiskal.
Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkyarno, menegaskan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.
“Tren Dana Desa dan ADD memang mengalami penurunan, tapi yang penting adalah bagaimana anggaran yang ada tetap memberi dampak perubahan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Imron memaparkan, alokasi Dana Desa dan ADD Wonogiri menunjukkan penurunan signifikan sejak 2024 Dana Desa Rp254,18 miliar, ADD Rp141,84 miliar, 2025 Dana Desa Rp250,05 miliar, ADD Rp118,15 miliar, 2026 (proyeksi), Dana Desa Rp213,28 miliar, ADD Rp113,81 miliar
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparatur desa untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan dengan sumber daya terbatas.
“Kondisi ini harus menjadi pemikiran bersama agar pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Meski terjadi penurunan, Pemkab Wonogiri tetap memfokuskan anggaran pada program program prioritas seperti, Penanganan kemiskinan ekstrem, Penguatan ketahanan pangan, Peningkatan layanan dasar kesehatan, Pengembangan potensi unggulan desa, Transformasi digital desa, Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
Imron menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap rupiah benar benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Workshop ini diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk mengelola dana secara bertanggung jawab dan memahami aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa PDTT, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil Jateng, serta BPKP. Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas lembaga guna memperkuat sistem pelaporan keuangan desa dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri)
