Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Sudut Pandang – Penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 September 2025 memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Selain menjabat sebagai Wamen BUMN, Dony juga tercatat sebagai Chief Operation Officer (COO) Danantara, holding BUMN yang bergerak di sektor energi strategis. Kombinasi posisi ini memicu spekulasi tentang apakah langkah ini murni teknokratis atau lebih sebagai upaya memetakan posisi kementerian yang “basah” di lingkaran kekuasaan pemerintah.
Dalam konteks pelayanan publik, keberadaan seorang Plt Menteri yang juga memegang posisi eksekutif di entitas BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis yang seharusnya netral. Tugas menteri adalah mengawasi dan menetapkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, sementara jabatan COO menuntut fokus pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Jika tidak dikelola dengan transparan, kombinasi ini bisa membuat kebijakan kementerian lebih berpihak pada kepentingan korporasi, alih-alih mengoptimalkan pelayanan publik.
Namun sisi lain menilai bahwa pengalaman Dony di Danantara bisa menjadi modal untuk mempercepat integrasi BUMN dalam program strategis pemerintah. Pengetahuan mendalam tentang operasi perusahaan memungkinkan penugasan yang lebih efisien dan pemetaan proyek prioritas. Hal ini relevan terutama dalam konteks holding BUMN seperti Danantara yang menangani sektor vital energi, di mana kecepatan dan kepastian pengambilan keputusan memiliki dampak langsung terhadap ekonomi nasional.
Publik bagaimanapun menanggapi posisi ini dengan kewaspadaan kritis. Ada kekhawatiran bahwa penempatan Plt Menteri dengan dual posisi lebih untuk mengamankan lingkaran kekuasaan daripada memprioritaskan rakyat. Terlebih, sektor BUMN kerap dikaitkan dengan proyek strategis yang “basah”, atau rawan konflik kepentingan. Masyarakat menunggu tindakan tegas berupa transparansi, audit independen, dan kepastian bahwa setiap kebijakan yang diambil memberi manfaat maksimal bagi rakyat, bukan semata-mata kepentingan elit atau korporasi.
Kunci keberhasilan penunjukan ini ada pada mekanisme pengawasan yang jelas, pembatasan konflik kepentingan, dan komunikasi terbuka kepada publik. Jika langkah ini hanya dimaknai sebagai alat konsolidasi politik, maka risiko menurunnya kredibilitas pemerintah sangat nyata. Sebaliknya, jika Dony mampu menyeimbangkan peran teknokratis dan publik, kombinasi pengalaman di BUMN dan posisi menteri bisa menjadi model efisiensi pemerintahan yang jarang terjadi.
Singkatnya, penunjukan Dony Oskaria menjadi Plt Menteri BUMN sekaligus COO Danantara adalah ujian nyata bagi pemerintahan dalam menyeimbangkan kepentingan korporasi, kekuasaan, dan pelayanan publik. Publik menuntut jawaban konkret apakah ini langkah strategis untuk rakyat atau sekadar penataan lingkaran kekuasaan di sektor BUMN?@sigit
