IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 Juni 2025 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengingatkan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih komprehensif setiap kebijakan sebelum diambil. Ia menilai, langkah itu penting agar Presiden Prabowo Subianto tidak perlu terbebani dengan persoalan-persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian.
“Sebaiknya pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih mendalam, sehingga tidak menjadi beban bagi Presiden. Banyak persoalan sebenarnya bisa selesai di kementerian,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Pernyataan Muzani itu disampaikan menanggapi beberapa polemik yang muncul akibat keputusan sejumlah menteri, seperti kasus sengketa empat pulau di Aceh yang sebelumnya dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, namun kemudian ditangani langsung oleh Presiden.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut, Presiden semestinya bisa lebih fokus pada isu-isu strategis untuk kemajuan bangsa, bukan disibukkan dengan konflik administratif atau teknis.
Lebih lanjut, Muzani juga menyoroti kasus dugaan jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan mendesak Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian ATR/BPN untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas.
“Pulau-pulau terluar adalah pagar perbatasan wilayah NKRI. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN harus mengawasi dengan serius agar pulau-pulau kita tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Muzani juga menyinggung pentingnya penguatan pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan, termasuk Pulau Enggano yang kini telah ditegaskan sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu melalui Keputusan Presiden. Ia menyebut, kepastian administratif tersebut penting agar pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan optimal.
Ia menegaskan, polemik seputar pulau-pulau di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama. Kejelasan batas wilayah dan pembangunan pulau-pulau terluar harus diperkuat agar menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus menjaga kedaulatan negara.
“Pulau-pulau perbatasan hendaknya dibangun agar menjadi pagar dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.
