IndonesiaBuzz: Jakarta, 26 Januari 2024 – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti pemasangan stiker bergambar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kantong beras bantuan sosial (bansos). Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan yang patut diperhatikan.
Todung menegaskan bahwa beras bansos tidak seharusnya diklaim oleh satu pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon begitu. Bansos itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian,” ungkap Todung di Media Center TPN, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024).
Bansos, sebagai program pemerintah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), seharusnya menjadi milik pemerintah secara keseluruhan, bukan menjadi klaim eksklusif oleh satu pasangan calon. “Seyogianya itu menjadi program yang menjadi miliki pemerintah, tidak menjadi milik salah satu paslon,” tambahnya.
Todung juga mengindikasikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud sedang mempertimbangkan untuk melaporkan pemasangan stiker Prabowo-Gibran sebagai dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini,” jelas Todung.
Pemberitaan mengenai gambar kantong beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran telah tersebar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menganggap pemasangan stiker tersebut sebagai hal yang lumrah terjadi. “Itu bisa saja, tetapi saya belum melihat, karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi, beras Bulog,” ujar Muzani kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/1/2024).
Namun, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti, membantah klaim tersebut. Bayu menyatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.
Bayu menjelaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mudah didapatkan oleh masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke ritel modern. Tujuan kerja sama ini adalah agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses beras, sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif untuk menjaga stabilitas harga.
“Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti kita tidak ada membuat atribut apa pun,” tegas Bayu.@cinde
