IndonesiaBuzz: Jakarta, 20 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa persiapannya untuk menangani sengketa Pemilu 2024 telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung MKRI pada Kamis (19/1/2024).
Enny menjelaskan bahwa aspek utama yang telah dipersiapkan adalah dari segi regulasi. MK telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, dan para pihak tersebut telah menerima bimbingan teknis (bimtek) dari MK.
“Terutama dari sisi regulasi, itu sudah kami komunikasikan dengan stakeholders terkait, dari penyelenggara pemilu, termasuk kemudian kepada lawyernya pasangan calon pun sudah kami berikan bimteknya yang sama, termasuk advokatnya pun sudah kami bimtekkan semua,” jelas Enny.
Bimtek ini dianggap penting untuk mempersiapkan para pihak yang berpotensi mengajukan perkara di MK agar memahami substansi berperkara di Mahkamah Konstitusi.
“Semua sudah mendapatkan bimtek yang sama dari para hakim. Jadi itu salah satu hal penting saya kira, karena itu menyangkut soal yang substansial ketika mereka nanti akan menyiapkan permohonan, ketika dia akan menyiapkan misalnya terkait jawaban, termasuk keterangan. Jadi semua mendapatkan proporsi yang sama kami berikan,” ucap Enny.
Selain itu, MK juga telah menyiapkan perangkat pendukung, termasuk ruang khusus panel-panel dari tim supporting system. “Ada tiga panel sudah dibentuk di situ, dan juga ada tiga panel hakim. Panel hakimnya nanti mewakili tiga unsur, bukan ada kaitannya dengan karena diajukan atau ada kaitannya dengan itu, tapi supaya lebih memberikan proporsi yang lebih seimbang lah,” tambah Enny.
Ketua MK, Suhartoyo, sebelumnya menegaskan larangan bagi Hakim Konstitusi dan eks Ketua MK Anwar Usman untuk menangani sidang perkara hasil perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), khususnya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Larangan ini telah diamanatkan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.
Suhartoyo menyatakan bahwa Anwar Usman masih berkemungkinan ikut menangani PHPU terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Namun, Anwar Usman dilarang ikut menangani sidang PHPU terkait Pilpres 2024 sesuai dengan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.
MK akan membahas batasan-batasan bagi Anwar Usman dalam menangani PHPU Pileg 2024 melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) bersama para hakim konstitusi lainnya.@cinde
