IndonesiaBuzz: Jakarta, 16 Januari 2024 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima 17 laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelanggaran pemilu didominasi oleh pemalsuan dokumen dan politik uang.
“Ada beberapa tahap seperti pada tahap pelaporan administrasi oleh para calon. Ada beberapa kasus dilaporkan, yaitu sebanyak 7 dan kemudian 10 kasus terkait selama masa kampanye. Ini tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti dikutip dari Antara pada Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut Trunoyudo, pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu.
Dilansir dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Selain temuan Bawaslu, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada berbagai instansi, seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS.
Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pemantau pemilu. Identitas pelapor akan dilindungi sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu
Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui empat cara, yakni:
- Langsung mendatangi pengawas Pemilu terdekat.
- Mendatangi kantor Bawaslu.
- Menggunakan layanan WhatsApp Bawaslu.
- Menggunakan aplikasi Bawaslu, Gowaslu.
Gowaslu adalah aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh Bawaslu untuk memantau pelaksanaan Pemilu. Aplikasi ini memfasilitasi pengiriman laporan dugaan pelanggaran dengan lebih mudah. Laporan yang dibuat harus memenuhi unsur laporan dan syarat, termasuk identitas pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi-saksi, dan barang bukti.
Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan melalui proses verifikasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa syarat formal dan materiil laporan terpenuhi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam waktu tiga hari, laporan tidak dapat ditindaklanjuti. @cinde
