IndonesiaBuzz: Suara Generasi – Indonesia memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, lahir dari semangat reformasi. Regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol komitmen bangsa terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi publik.
UU Pers menegaskan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi. Namun, lebih dari dua dekade setelah lahirnya regulasi ini, tantangan terhadap kebebasan pers masih kerap terjadi.
Kekerasan terhadap Jurnalis Masih Tinggi
Kasus terbaru terjadi pada Senin (25/8/25), ketika pewarta foto ANTARA Bayu Pratama Syahputra mengalami kekerasan saat meliput demonstrasi di DPR, Jakarta. Padahal, ia sudah mengenakan atribut pers lengkap.
Dua hari berselang, Kamis (28/8/25), dua jurnalis foto dari Tempo dan ANTARA juga dipukul orang tak dikenal saat meliput demo di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2025, ada 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Bentuknya beragam: teror, intimidasi, hingga serangan digital.
Salah satunya dialami jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang menerima teror berupa kepala babi busuk dan bangkai tikus di rumah serta kantor redaksinya pada Maret lalu.
Solidaritas dan Gerakan Publik
Alih-alih memadamkan semangat, berbagai insiden tersebut justru memicu solidaritas lintas redaksi. Ada pelatihan keselamatan liputan, advokasi hukum, hingga kampanye publik untuk menghormati kerja jurnalistik.
Makin banyak masyarakat yang sadar bahwa jurnalis bukan ancaman, melainkan penjaga akal sehat bangsa.
Regulasi dan Tantangan Hukum
Meski UU Pers sudah menjamin kemerdekaan, praktik di lapangan masih sering berbenturan dengan pasal dalam KUHP dan UU ITE. Kasus di Sumbawa, di mana seorang jurnalis jadi tersangka karena unggahan kritis, memicu diskusi nasional tentang perlindungan terhadap pers.
Di sisi lain, regulasi baru juga menimbulkan kekhawatiran. Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2025 yang memperketat izin kerja jurnalis asing dinilai bisa menghambat liputan independen.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut aturan ini bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jurnalis asing, terutama di daerah rawan seperti Papua.
Membangun Ekosistem Pers Sehat
Sejumlah langkah dinilai penting untuk memperkuat kebebasan pers:
- Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku kekerasan.
- Revisi pasal karet dalam KUHP dan UU ITE.
- Peran Dewan Pers diperkuat, bukan sekadar sertifikasi, tapi juga perlindungan nyata.
- Budaya politik yang sehat, di mana kritik dipandang sebagai kontrol, bukan penghinaan.
Harapan Tetap Ada
Meski tantangan besar, banyak jurnalis tetap bekerja dengan dedikasi. Generasi muda juga makin sadar bahwa informasi adalah hak, bukan kemewahan.
UU Pers bukan hanya warisan reformasi, tapi janji bahwa suara rakyat akan selalu punya ruang. Selama jurnalis berani menulis dan menyampaikan fakta, demokrasi Indonesia akan terus bernapas.
