IndonesiaBuzz: Ngawi, 23 Juni 2026 – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai instrumen memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem mulai memasuki tahap akhir pembangunan di Kabupaten Ngawi. Namun, di tengah progres fisik yang hampir rampung, program tersebut menghadapi tantangan serius pada aspek penerimaan peserta didik, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD).
Hingga akhir Juni 2026, pembangunan Sekolah Rakyat di Ngawi telah mencapai lebih dari 87 persen dan ditargetkan siap digunakan untuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Juli mendatang.
Meski demikian, target penerimaan siswa belum berjalan sesuai harapan. Dari kuota 90 siswa jenjang SD, baru tiga calon peserta didik yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut.
Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dirancang menampung 270 peserta didik yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan memiliki dua rombongan belajar dengan kapasitas 90 siswa.
Namun, minimnya jumlah pendaftar pada jenjang SD menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah masih adanya keraguan orang tua terhadap konsep pendidikan berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan sebagian orang tua belum siap melepas anak usia sekolah dasar untuk tinggal di lingkungan asrama, meskipun seluruh kebutuhan pendidikan telah difasilitasi pemerintah.
“Selama ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun kementerian terkait. Kendalanya, sebagian orang tua masih merasa keberatan jika anak usia SD harus tinggal di asrama, sehingga terjadi tarik ulur,” ujar Ony usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Ngawi, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, aspek psikologis dan kedekatan anak dengan keluarga masih menjadi pertimbangan utama sebagian besar orang tua.
Untuk mengatasi rendahnya jumlah pendaftar, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengusulkan alternatif dengan melibatkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai calon peserta didik.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai bagian dari upaya memenuhi kuota tanpa mengubah tujuan utama program.
“Kami mencoba mekanisme lain, yakni mengisi kuota dari anak-anak panti asuhan di Kabupaten Ngawi. Jika diperbolehkan oleh Kementerian Sosial, kami akan mengajukan daftar nama calon siswa dari panti asuhan,” kata Ony.
Menurutnya, anak-anak yang berada di bawah pengasuhan panti memiliki kebutuhan pendidikan dan pendampingan yang relatif sejalan dengan konsep Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem berasrama.
Ony menjelaskan, hingga kini petunjuk teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat masih mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Peserta didik diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun hasil verifikasi menunjukkan hanya tiga anak usia SD dari kelompok sasaran yang bersedia mengikuti program tersebut.
“Kalau dipaksakan, ruh dari Sekolah Rakyat justru tidak maksimal. Sementara anak-anak di panti asuhan umumnya memang membutuhkan layanan pendidikan dan pengasuhan yang lebih terintegrasi, sehingga proses komunikasinya juga lebih mudah,” jelasnya.
Pemerintah daerah berharap Kementerian Sosial memberikan ruang kebijakan agar kuota yang belum terisi tetap dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang sama-sama membutuhkan akses pendidikan berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Ony Anwar Harsono juga meluruskan informasi yang beredar mengenai adanya bantuan pembangunan rumah bagi orang tua peserta didik Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai kebijakan tersebut.
“Masih sebatas wacana, belum ada petunjuk resmi mengenai mekanismenya seperti apa,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, pengalaman di Ngawi menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung atau kesiapan fasilitas.
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan berasrama menjadi faktor yang sama pentingnya. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai pola pengasuhan, keamanan, kualitas pendidikan, hingga manfaat jangka panjang yang akan diperoleh peserta didik.
Tanpa membangun pemahaman yang utuh, fasilitas yang telah dibangun berpotensi belum dimanfaatkan secara optimal.
Bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, tantangan saat ini bukan lagi menyelesaikan pembangunan fisik sekolah, melainkan memastikan setiap ruang kelas benar-benar terisi oleh anak-anak yang menjadi sasaran utama program, sehingga tujuan menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi keluarga miskin dapat terwujud secara maksimal. (Esaputra /Koresponden Ngawi).
